GuidePedia

0
JAKARTA (9/9) –  Anggota Komisi XI DPR RI  Ecky Awal Mucharam meminta PT PLN mengevaluasi besaran biaya administrasi bank yang dibebankan kepada pelanggan dalam pembelian token listrik. 
Demikian disampaikan Ecky saat ditanya di Kompleks Parlemen, mengenai polemik token listrik prabayar yang sedang hangat belakangan ini, pada Rabu (9/9).
“Perhatian saya justru kepada biaya administrasi token listrik yang kelihatannya nominalnya tidak terlalu besar, tapi saya rasa tetap memberatkan rakyat kecil. Bagi mereka uang dalam nominal tersebut tetap berarti. Apalagi, dalam sebulan, mereka bisa membeli pulsa beberapa kali dalam nominalnya yang cukup besar,” jelas Anggota Legislatif (Aleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur tersebut. 
Sebagaimana diketahui, setiap transaksi pembelian token listrik prabayar, pelanggan dibebani biaya administrasi yang bervariasi antara 1.600-3000 rupiah sesuai dengan ketentuan bank yang bekerjasama dengan PLN. 

“Bayangkan berapa uang yang dikumpulkan bank tiap tahunnya dari 13 juta lebih pelanggan listrik prabayar (data pelanggan tahun 2014). Apalagi bank juga sudah bisa mendapat keuntungan dari pengelolaan uang yang disetor di muka ini,” sambung Ecky.

Sebagai bagian dari perlindungan terhadap konsumen, Ecky berharap PLN dapat sesegera mungkin mengevaluasi besaran nominal biaya administrasi ini. 


“Biaya administrasi bank ini harus dievaluasi dalam rangka perlindungan terhadap konsumen sekaligus mencerminkan  keadilan bagi rakyar pelanggan listrik token,”  tutup Ecky.

Sumber: Humas PKS DPR RI






Post a Comment

 
Top