GuidePedia

0


JAKARTA (30/9) – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai paket kebijakan ekonomi jilid II yang dikeluarkan pemerintah kurang mantap.

"Yang penting menurut saya, ini menterinya ngomong engga konfiden, engga mantap, harus mantap dong," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/9).

Fahri yang juga Wakil Ketua DPR itu meminta para pembantu presiden untuk bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah soal ekonomi secara tegas.

"Tolong dalam situasi seperti ini kemantapan message clear, pesannya harus sampai ke pasar agar pasar berani bersikap," jelasnya.

Ia menegaskan jika memang rumusan ekonomi (paket kebijakan) itu benar, maka dapat membalikan situasi perekonomian saat ini.

Dia juga khawatir dengan adanya paket kebijakan tidak membuat rugi negara tidak menghasilkan sesuatu untuk memperbaiki perekonomian.

"Kalau tidak clear saya khawatir keringanan-keringanan ini efeknya kita rugi tapi hasilnya tidak kuat, rupiahnya tidak menguat," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi tahap dua berisi sejumlah langkah untuk menyelesaikan kendala investasi dan perizinan.

Langkah-langkah tersebut diumumkan sesuai dengan ranah kerja sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kementerian Keuangan pada Selasa (29/9).

Pada bagian Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, misalnya, Menteri Siti Nurbaya mengaku akan menjadikan empat izin mengenai pemanfaatan hasil hutan kayu di dalam hutan produksi menjadi satu izin bernama Izin Usaha Pemanfaatan Kayu.

Kemudian di ranah Kementerian Keuangan, Menteri Bambang Brodjonegoro mengatakan bakal memberikan insentif pajak bunga bagi eksportir yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan dalam negeri untuk waktu lama.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, paket kebijakan jilid dua difokuskan pada kemudahan dan fasilitas fiskal untuk mendorong arus investasi ke Indonesia.  


Post a Comment

 
Top