GuidePedia

0


JAKARTA (30/9) – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil menuding Presiden Joko Widodo tak serius dalam memberantas peredaran narkoba. Sebab, dukungan yang diberikan pemerintah tidak cukup, yakni hanya sebesar Rp 1,4 triliun.

"Negara tidak peduli dengan ini. Anggaran hanya Rp 1,4 triliun. Bagaimana bisa tangani masalah yang banyak dengan satu pintu masuk? Rp 1,4 triliun lawan ratusan triliun (dari bandar narkoba) itu impossible," kata Nasir dalam diskusi 'Pulau Penjara Rehabilitasi Narkoba, Perlukah?' di Komunitas Kedondong, Jalan Kedondong, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (30/9).

Dia juga mengomentari gagasan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso yang ingin menempatkan bandar narkoba ke pulau terpencil. Bagi dia, penempatan di pulau terpencil hanya akan membuat bandar semakin leluasa beroperasi.

"Bandar narkoba jangan ditempatkan di pulau terluar, makin enak mereka di sana. Di penjara di sini aja masih bisa bermain. Nanti di sana mereka tak akan terpantau," ujarnya.

Menurut politikus PKS ini, hukuman yang paling setimpal untuk para bandar narkoba adalah hukuman mati. Sebab dari pengalaman yang ada, banyak para bandar melakukan transaksi suap dengan sipir yang membuat peredaran narkoba tidak pernah berhenti.

"Ada satu lapas di mana bandar narkoba dengan sogok Sipir. Uang bagi bandar itu tak masalah tapi bagi sipir itu besar. Maka bagi saya bandar ini dihukum mati," kata dia.

Namun untuk mewujudkan hukuman mati bagi bandar narkoba tak serta merta dilakukan begitu saja. Aspek pembenahan di segala lini menjadi suatu hal yang perlu dilakukan segera.

"Semuanya harus dibenahi, baik aspek hukum maupun penyelenggara hukum seperti kepolisian, sipir, dan sebagainya. Bandar hukum mati dan penyalahguna direhab," papar Nasir.



Post a Comment

 
Top