Jakarta (16/12)
– Tata ruang di perkotaan dalam bentuk kawasan terintegrasi (superblok) perlu didukung
dengan syarat ada konsistensi tata ruang dan juga akses sosial bagi masyarakat
menengah bawah.
Ketua
Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan
hal ini saat membuka Focus
Group Discussion “Menggagas RUU Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan
Terpadu” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Senayan Jakarta, Rabu (16/12).
“Hadirnya
superblok punya ide cukup bagus. Superblok itu lingkungan tempat hunian, kerja,
hiburan, dan berbelanja sekaligus. Kita harus apresiasi, tapi gagasan ini tidak
boleh melahirkan dampak buruk. Kemajuannya tidak boleh meminggirkan masyarakat
tertentu. Akses sosial harus tetap terjaga,” ungkap Jazuli.
Jazuli
memastikan Fraksi PKS mendukung pembangunan superblok di perkotaan, baik dari
pemerintah maupun dari swasta.
“Kami dari PKS tidak ingin melihatnya dari satu
sisi, tapi dari multiaspek. Kita tidak antipembangunan. Mustahil hidup di dunia
tanpa pembangunan, tapi kami ingin integrasi yang tidak ada penonjolan yang
mengurangi aspek lain. Kita seringnya ganti walikota, ganti tata ruangnya.
Tidak ada konsistensi. Akibatnya ada banjir. Yang dulunya daerah resapan air,
menjadi bangunan,” ungkap Jazuli.
Jazuli
membuka diskusi yang menghadirkan dan memperdengar pendapat dari Gumilar Rusliwa
Somantri (Sosiolog Perkotaan), Marco Kusumawijaya (Pengamat Perkotaan), dan
Hermanto Dardak (Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah
Kementerian PU PR). Masukan mereka akan diupayakan oleh Anggota Komisi V DPR RI
dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo untuk menjadi Rancangan Undang-Undang terkait.
Post a Comment