GuidePedia

0
Jakarta (16/12) – Pembangunan kawasan terpadu (superblok) perlu diatur dengan aturan hukum yang menyediakan keadilan dan kesempatan bagi semua pihak, baik perdagangan maupun masyarakat bawah.

Guru Besar Sosiologi Perkotaan Gumilar Rusliwa Somantri mengatakan hal ini dalam Focus Group Discussion “Menggagas RUU Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Terpadu” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Senayan Jakarta, Rabu (16/12).

Urban justice (keadilan di kota) selalu dilupakan banyak orang. Sebenarnya tujuan pembangunan kota adalah untuk  masyarakat sejahtera dan adil. Kalau di superblok ada segregasi etnis atau segregasi kelas ekonomi, itu jauh dari tujuan membangun kota. Tata aturan hukum perlu mewadahi keadilan dan kesempatan bagi semua pihak, baik bagi pengusaha maupun masyarakat bawah,” ungkap Gumilar.

Gumilar menekankan perhatian kepada masyarakat mayoritas, yaitu masyarakat menengah bawah dan masyarakat bawah dalam menjaga produktivitas kota.

“Saya memperhatikan kemungkinan exclusion (penutupan akses) dari kebanyakan orang, dari kebanyakan masyarakat yang diam (silent majority) yang mendukung kemajuan kota. Kalau mereka tidak diperhatikan, kerusuhan dan kriminalitas bisa terjadi, sehingga produktivitas kota bisa turun,” ungkap Gumilar.

Gumilar menjelaskan bahwa konsep perkotaan di Indonesia masih berbasis pada masyarakat kelas menengah bawah dan masyarakat bawah.

“Struktur dari sosial ekonomi kita masih kelas bawah dan kelas menengah bawah, yang perlu diperhatikan. Kota kita berdasar pada pasar atau bazaar city. Ada angkot, pedagang kaki lima, dan masyarakat bawah. Saya lihat Jakarta sebenarnya secara sosiologis adalah kampung raksasa. Strukturnya dualistik, bazaar structure, dan modern structure,” ungkap Gumilar.

Post a Comment

 
Top