Gatot Harap OJK Dorong Sistem Perbankan Sehat di Sumut

<br /> <div style="background-color: white; border: 0px; clear: right; float: right; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: justify;"> <img src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/0c6d5b89-a301-41c7-a563-6f64ea2ae32a/image/?byInode=true&w=250" style="background-color: transparent;" /></div> <br /> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> MEDAN (13/2) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut membantu Pemerintah Daerah mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Gatot, OJK strategis dalam mendorong sistem perbankan yang sehat, mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, dan bermanfaat bagi perekonomian.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Demikian dikatakan Gatot saat menerima audiensi OJK, yang dipimpin Anggota Dewan Komisioner Ilya Avianti, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jl. Jenderal Sudirman No.41 Medan, Kamis malam (12/2). Dalam pertemuan itu, OJK memperkenalkan Ahmad Soekro Tratmono selaku Kepala Regional 5 Sumatera. Sedangkan Gatot juga mengungkapkan harapannya agar OJK memperketat pengawasan terhadap masuknya praktik-praktik yang berkedok jasa keuangan, seperti investasi bodong.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> "Jangan sampai  terulang lagi seperti kasus BMA yang menawarkan sesuatu tawaran menggiurkan, kan masyarakat yang dirugikan. Semoga OJK semakin menguatkan fungsi supervisi kepada industri perbankan di Sumatera Utara (Sumut),” harap Gatot.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Masyarakat kita, lanjut Gatot, perlu dicerdaskan melalui sosialisasi yang lebih intens agar lebih bijaksana dalam memilih berbagai produk keuangan. "Saya ingin OJK mendorong terbukanya penetrasi keuangan hingga ke pelosok, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat," ujar Gatot. <br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />Selain memperkenalkan Kepala Regional 5 Sumatera, pertemuan itu juga membicarakan tentang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumut dan pengawasan Lembaga Kredit Mikro (LKM). Sejak tahun 2015 pengawasan LKM menjadi tugas OJK, termasuk koordinasi antara Pemprov Sumut, pemerintah kota dan kabupaten. <br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />"Majunya Bank Sumut tentu majunya kami (Pemprov Sumut). Saya berharap bisa lebih tegas karena saya sendiri telah banyak mendapat kritik," katanya. </div> <span style="background-color: white; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; text-align: justify;">Sumber: </span><a href="http://pks.or.id/content/gatot-harap-ojk-dorong-sistem-perbankan-sehat-di-sumut" style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin: 0px; text-align: justify; text-decoration: none;">Humas Kantor Gubernur Sumatera Utara</a>

Gatot Harap OJK Dorong Sistem Perbankan Sehat di Sumut

MEDAN (13/2) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut membantu Pemerintah D...

Selengkapnya

Fraksi PKS Pertanyakan Alasan Pemkot Surakarta Tutup BPSK

<br /> <div style="background-color: white; border: 0px; clear: right; float: right; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: justify;"> <img src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/57eeea3f-7bdb-4e08-a46b-76b870fdedeb/image/?byInode=true&w=250" style="background-color: transparent;" /></div> <br /> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Surakarta (13/2) - Ditutupnya pelayanan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surakarta karena tidak adanya anggaran, menimbulkan pertanyaan berbagai kalangan. Salah satunya anggota Komisi I DPRD Surakarta, Quatly Abdulkadir Alkatiri. Dia mempertanyakan alasan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta tidak menganggarkan dana operasional BPSK.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> "Pemkot kenapa sampai tidak menganggarkan? Apa alasannya? Apa karena BPSK banyak melayani sengketa dari luar Solo? ataukah penanganan sengketa dari BPSK dinilai tidak efisien? Permasalahnnya dimana?" tanya Quatly.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Lebih lanjut, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini mempertanyakan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terkait permasalahan ini.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> "Harusnya hal ini sudah diketahui sebelumnya oleh Disperindag. BPSK kan dibawah Disperindag, jadi harusnya dinas tersebut yang mengusahakan," ujar Quatly.</div> <span style="background-color: white; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; text-align: justify;">Sumber: </span><a href="http://pks.or.id/content/fraksi-pks-pertanyakan-alasan-pemkot-surakarta-tutup-bpsk" style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin: 0px; text-align: justify; text-decoration: none;">Humas PKS Solo</a>

Fraksi PKS Pertanyakan Alasan Pemkot Surakarta Tutup BPSK

Surakarta (13/2) - Ditutupnya pelayanan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surakarta karena tidak adanya anggaran, menimb...

Selengkapnya

DPR Segera Tindaklanjuti Masalah Tenaga Honorer K-2

<br /> <div style="background-color: white; border: 0px; clear: right; float: right; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: justify;"> <img src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/7e6fdf2c-d76a-4ab0-9751-b5bf6217ac5e/image/?byInode=true&w=250" style="background-color: transparent;" /></div> <br /> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> JAKARTA (13/2) - Komisi II DPR RI menerima kunjungan DPRD Musi Banyuasin dan beberapa guru tenaga honorer K-2 yang mengadukan nasibnya terkait pembatalan pengangkatan mereka sebagai PNS, Kamis (12/2).</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mengatakan bahwa kasus tersebut bisa dijadikan temuan dan bahan yang akan disampaikan pada Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (Menpan RB).</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “Aduan ini salah satu contoh kasus, dari sekian banyak kasus yang terjadi terkait tenaga honorer K-2, nantinya akan kita sampaikan dalam Raker dengan Menpan RB,” ujar Saduddin saat dihubungi melalui ponselnya pada Jumat (13/2).</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Saduddin menjelaskan beberapa guru honorer tersebut telah mengikuti seleksi penerimaan Calon PNS (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin dan telah dinyatakan lulus oleh panitia seleksi (pansel). Namun, dalam proses pemberkasannya dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak mendapatkan Nomor Induk Kepegawain (NIK).</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “Tidak terpenuhinya syarat dikarenakan bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang larangan pengangkatan tenaga honorer pada saat PP ini dikeluarkan,” katanya.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Merespon masalah tersebut, Saduddin memberikan argumentasinya. <i style="border: 0px; margin: 0px;">Pertama</i>, dalam penerapan aturan yang dilakukan oleh Pemkab dan Kemenpan RB tidak ada konsistensi.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “Seharusnya apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, janganlah dilibatkan dalam proses seleksi CPNS dan juga sebelum diumumkan tentang kelulusan CPNS ini, hendaknya Kemenpan RB melakukan validasi dan akurasi data,” ujarnya.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> <i style="border: 0px; margin: 0px;">Kedua</i>, Saduddin mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait dengan permasalahan tenaga honorer itu untuk melapor ke posko pengaduan di Kemenpan RB. Walaupun nantinya, tambah Saduddin, Komisi II juga akan menyampaikan permasalahan tersebut dalam Raker dengan Menpan RB.</div>

DPR Segera Tindaklanjuti Masalah Tenaga Honorer K-2

JAKARTA (13/2) - Komisi II DPR RI menerima kunjungan DPRD Musi Banyuasin dan beberapa guru tenaga honorer K-2 yang mengadukan nasibnya ...

Selengkapnya

Kata Aher Soal Penyerangan Masjid Arifin Ilham

<br /> <div style="background-color: white; border: 0px; clear: right; float: right; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: justify;"> <img src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/1f54ccfa-6003-4f17-95f4-83f7c2a71c0d/image/?byInode=true&w=250" style="background-color: transparent;" /></div> <br /> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> BANDUNG (12/2) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta penyelesaian kasus penyerangan Masjid Az-zikra pimpinan Ustad Arifin Ilham yang berlokasi di kawasan Sentul, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, diserahkan pada polisi. "Kalau urusannya menyerang, merusak, kriminal. Kita serahkan ke kepolisian," kata dia di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis, 12 Februari 2015.<br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />Gubernur dengan sapaan Aher itu mengaku belum mendapat informasi resmi soal kasus penyerangan yang terjadi Rabu malam, 11 Februari 2015. Dia menyatakan akan mengontak Arifin Ilham untuk mengetahui soal kasus penyerangan itu. "Baru dari media dapat informasinya," kata dia.<br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />Kendati demikian, Aher mengatakan pengrusakan dengan alasan apapun tidak dibenarkan. "Siapapun yang melakukannya atas dasar apapun, tidak ada pembenarannya. Tindakan itu salah, dan tentu masuk ke ranah kriminal. Kita serahkan penyelesaiannya secara hukum oleh kepolisian," kata dia.<br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />Masjid Az-zikra pimpinan Arifin Ilham yang berlokasi di kawasan Sentul, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, didatangi sekelompok massa, Rabu malam, 11 Februari 2015. Diduga penyerangan puluhan orang tersebut akibat tidak terima dengan pemasangan spanduk di depan masjid.<br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Kepolisian Resor Bogor Komisaris Imron Ermawan mengatakan kelompok massa tersebut berjumlah sekitar 38 orang. Mereka sempat berkumpul sekitar pukul 21.00 WIB. "Sekitar pukul 23.00 karena massa semakin bertambah, mereka mendatangi kompleks mesjid Az-zikra," kata Imran, Kamis, 12 Februari 2015.<br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />Kedatangan kelompok massa itu hendak mempertanyakan pemasangan sepanduk yang ada di depan dan sekitar masjid. Kelompok tersebut juga bermaksud menanyakan beredarnya isu melalui BBM dan WhatsApp yang menghina aliran kelompok tersebut.<br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />Lama menunggu pengurus masjid itu tanpa kepastian dan dihalangi petugas keamanan, kelompok tersebut mencoba merangsek masuk. "Setelah beberapa lama tak kunjung mendapat jawaban, akhirnya massa adu mulut dengan pihak keamanan masjid, yang berakhir perkelahian dan pemukulan terhadap petugas keamanan," kata Imran.<br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />Petugas kepolisian yang mendapat informasi adanya penyerangan dan penganiayaan tersebut langsung datang ke lokasi dan mengamankan sebanyak 38 orang yang sempat diduga menjadi kelompok tersebut. "Kami belum bisa memastikan massa tersebut dari kelompok mana, untuk itu kami sudah mengamankan dan membawa puluhan orang ini ke kantor Polres Bogor," katanya.</div> <span style="background-color: white; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; text-align: justify;">Sumber: </span><a href="http://www.tempo.co/read/news/2015/02/12/078642066/Kata-Aher-Soal-Penyerangan-Masjid-Arifin-Ilham" style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin: 0px; text-align: justify; text-decoration: none;">http://www.tempo.co</a>

Kata Aher Soal Penyerangan Masjid Arifin Ilham

BANDUNG (12/2) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta penyelesaian kasus penyerangan Masjid Az-zikra pimpinan Ustad Arifin Ilham ...

Selengkapnya

PKS Tangerang Minta Pemkot Larang Perayaan Valentine Day

<br /> <div style="background-color: white; border: 0px; clear: right; float: right; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: justify;"> <img src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/af466752-65fd-438d-8a85-47f43d13f790/image/?byInode=true&w=250" style="background-color: transparent;" /></div> <br /> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Kota Tangerang (13/2) - Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tengku Iwan meminta Pemerintahan Kota (Pemkot) untuk melarang perayaan Valentine Day di Kota Tangerang.<br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />“Valentine Day, bukan saja bertentangan dengan motto Kota Tangerang, Akhlaqul Karimah, tetapi juga jelas merusak budaya timur dan menjadi pintu perzinahan,” kata Tengku Iwan, Jum’at (13/2).<br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />Menurut Tengku, Valentine Day yang dirayakan setiap 14 Februari ini merupakan salah satu pintu mendorong banyaknya maksiat.<br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />“Peristiwan gadis SMP yang menggugurkan bayinya di Cimone hanya semacam gunung es betapa banyak pintu-pintu maksiat yang mendorongnya,” ungkapnya.<br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />Tengku juga meminta Pemkot Tangerang bisa meniru Kota Surabaya dan Kota Makassar yang sudah mengeluarkan surat pelarangan merayakan Valentine Day. Bahkan Kota Makassar juga melarang penjualan aksessoris-aksessoris perihal Valentine Day.<br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />“Semoga Kota Tangerang yang terkenal dengan motto Akhlaqul Karimah-nya bias melakukan hal sama. Dan sudah sepantasnya. Tidak ada kata terlambat untuk melindungi generasi bangsa,” tegas Tengku.<br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Luthfi Dindik menyatakan akan menindaklanjuti permintaan Anggota DPRD Kota Tangerang tersebut.<br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />“Terimakasih, akan kita tindaklanjuti,” katanya.<br style="border: 0px; margin: 0px;" /><br style="border: 0px; margin: 0px;" />Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram buat Umat Islam merayakan Valentine Day. Valentine Day merupakan budaya asal Barat yang dikampanyekan sebagian kalangan sebagai hari kasih sayang dengan melegalkan perzinaan. Secara norma dan hukum sangat dilarang dalam agama dan masyarakat.</div> <span style="background-color: white; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; text-align: justify;">Sumber: </span><a href="http://pks.or.id/content/pks-tangerang-minta-pemkot-larang-perayaan-valentine-day" style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin: 0px; text-align: justify; text-decoration: none;">Humas PKS Kelapa Dua</a>

PKS Tangerang Minta Pemkot Larang Perayaan Valentine Day

Kota Tangerang (13/2) - Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tengku Iwan meminta Pemerintahan Kota ...

Selengkapnya

Pembayaran Sistem Online PDAM Tirtanadi Kurang Sosialisasi

<br /> <div style="background-color: white; border: 0px; clear: right; float: right; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: justify;"> <img src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/d5b36718-c87e-4a87-91f3-6ebe61e4545b/image/?byInode=true&w=250" style="background-color: transparent;" /></div> <br /> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> MEDAN (13/2) - Pembayaran rekening tagihan air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara telah diberlakukan secara online. Namun, PDAM Tirtanadi dan bank pengelola sistem online-nya dinilai kurang mensosialisasikan sistem pembayaran tersebut kepada masyarakat. Selain itu,masyarakat juga banyak mengeluhkan biaya administrasi yang dikenakan pihak perbankan.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Maka dari itu, Komisi C menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan bank pengelola sistem online PDAM Tirtanadi, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN) guna mengklarifikasi keluhan masyarakat pada Kamis (12/2) di Gedung DPRD Sumut.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Anggota Komisi C DPRD Sumut, Satrya Yudha Wibowo mengatakan rapat itu digagas karena sebelumnya muncul gonjang-ganjing pembayaran sistem online PDAM Tirtanadi. “Dengan diberlakukan sistem online ini, maka secara otomatis pembayaran dengan sistem manual dihapuskan,” ujarnya.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Menurut Satrya, sistem pembayaran online PDAM Tirtanadi hanya untuk pembayaran air yang sedang berjalan. Untuk pembayaran yang sudah lewat atau menunggak, masyarakat langsung membayar ke PDAM Tirtanadi. Regulasi ini dinilai menyulitkan masyarakat, karena keterlambatan membayar bisa jadi karena terlupa, bukan unsur kesengajaan dari warga.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Satrya mengusulkan kepada ketiga bank untuk mengadakan sistem auto debet agar masyarakat lebih mudah melakukan pembayaran, apalagi bagi pelanggan yang cukup besar. Selain itu, Satrya juga berharap dengan adanya sistem pembayaran<i style="border: 0px; margin: 0px;">internet banking</i> atau <i style="border: 0px; margin: 0px;">mobile banking</i>, dapat pula memudahkan masyarakat dalam membayar tagihan air.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “Jika sistem online ini PDAM Tirtanadi berhasil dengan baik, maka Komisi C bisa mendorong pemerintah agar mengutip Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara online,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Merespon usulan Anggota Komisi C DPRD Sumut, seluruh bank yang melayani pembayaran tagihan PDAM Tirtanadi menyetujuinya. Perwakilan dari bank terkait akan menindaklanjuti usulan-usalan tersebut.</div> <span style="background-color: white; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; text-align: justify;">Sumber: </span><a href="http://pks.or.id/content/pembayaran-sistem-online-pdam-tirtanadi-kurang-sosialisasi" style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin: 0px; text-align: justify; text-decoration: none;">Humas Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara</a>

Pembayaran Sistem Online PDAM Tirtanadi Kurang Sosialisasi

MEDAN (13/2) - Pembayaran rekening tagihan air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara telah diberlakukan secara online. Namun, PDAM Tir...

Selengkapnya

Pemprov Sumut Bersama BPJS Bangun Rusunawa untuk Pekerja

<br /> <div style="background-color: white; border: 0px; clear: right; float: right; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: justify;"> <img src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/7d58aa3d-d858-4167-9e3b-2115487acf3f/image/?byInode=true&w=250" style="background-color: transparent;" /></div> <br /> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Medan (13/2) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan membangun rumah susun sewa (rusunawa) di Kawasan Mabar. Program ini adalah hasil kerjasama antara Pemprov Sumut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sumut.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan, Pemprov siap menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun sewa. "Kita mempersiapkan lahan di Kawasan Mabar," kata Gatot saat menerima audiensi BPJS Sumut di Rumah Dinas Gubernur, Jl Sudirman No 41 Medan, Kamis malam (12/2).</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Selain itu, Gatot juga mendukung sepenuhnya upaya optimalisasi perlindungan dasar tenaga kerja bagi PNS/TNI/Polri tersebut. "Amanah Undang-Undang wajib kita laksanakan. Pada tanggal 1 Juli 2015 nanti seluruh PNS/TNI/Polri di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut," ungkapnya.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Untuk itu, gubernur yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, agar BPJS Ketenagakerjaan terus menyosialisasikan kepada calon peserta agar lebih paham. Apalagi, menurutnya, banyak manfaat yang diperoleh khususnya pada program JKK dan JKM,</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Lebih lanjut Gatot menambahkan, Keikutsertaan PNS dalam BPJS Ketenagakerjaan diharapkan membawa dampak positif dalam peningkatan kinerja dan disiplin kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Sementara itu, Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumut Edy Syahrial mengatakan, tahun ini diharapkan pembangunan rusunawa tersebut sudah bisa dilakukan sehingga sudah bisa ditempati para pekerja. Pembangunan rusunawa itu, kata Edy, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Sumut. Untuk tahap awal, ucap Edy, akan dibangun satu twin block dengan jumlah 100 Kamar yang dapat menampung 400 pekerja.</div> <span style="background-color: white; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; text-align: justify;">Sumber: </span><a href="http://pks.or.id/content/pemprov-sumut-bersama-bpjs-bangun-rusunawa-untuk-pekerja" style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin: 0px; text-align: justify; text-decoration: none;">Humas Pemprov Sumut</a>

Pemprov Sumut Bersama BPJS Bangun Rusunawa untuk Pekerja

Medan (13/2) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan membangun rumah susun sewa (rusunawa) di Kawasan Mabar. Program ...

Selengkapnya

PKS: Pemprov Jateng Harus Edukasi Masyarakat yang Belum Sadar Keamanan Berkendara

<br /> <div style="background-color: white; border: 0px; clear: right; float: right; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: justify;"> <img src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/7d8d721d-96ca-45ce-8582-db44ba655025/image/?byInode=true&w=250" style="background-color: transparent;" /></div> <br /> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Semarang (13/2) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Hadi Santoso menyampaikan keprihatinannya terkait kesadaran berkendara yang masih kurang di masyarakat umum. Hal itu dikeluhkan Hadi saat mendengar sebuah angkutan umum mengalami kecelakaan lalu lintas di Matesih, Karanganyar, baru – baru ini.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Dalam kecelakaan yang menewaskan satu orang dan membuat 14 orang lainnya terluka itu, Hadi menilai ini adalah masalah krusial yang harus segera diselesaikan semua pihak, termasuk diantaranya pemerintah.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “Pemerintah harus hadir dalam urusan seperti ini, ini masalah krusial, kalau pakai kendaraan pribadi menjadi masalah kemacetan dan kecelakaan, namun kalau pakai kendaraan umum tidak aman,” tandas Hadi dalam keterangan persnya, Jumat (13/2/2015).</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Komisi D ini menyayangkan bahwa nyawa terbuang sia-sia dikarenakan kesadaran safety riding atau keamanan berkendara masih kurang.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “Saya sudah koordinasi dengan dishubkonminfo dan pemda karanganyar, cari solusi meskipun masih belum jelas ujungnya gimana, sambil kita perlu edukasi masyarakat keamanan harus tetap menjadi prioritas,” papar legislator yang membidangi masalah infrastuktur di Jateng ini.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Sebagaimana diketahui, Sebanyak 14 orang terluka dan satu tewas usai angkutan umum jurusan Matesih-Karangpandan yang ditumpanginya terjun ke jurang sedalam 25 meter di Dusun Banjar, Desa Gerdu Kecamatan Matesih, Rabu (11/2) pukul 06.30 WIB. Kecelakaan ini diduga dipicu kelalaian pengemudi.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Rudiyanto (14) siswa SMPN 3 Karangpandan tewas seketika akibat tergencet bodi angkot. Bocah asal Girilayu RT 04/VI, Matesih ini berada di atap angkot saat kendaraan itu melaju kencang menuruni lereng Gunung Lawu menuju terminal Karangpandan. Angkot bernomor polisi AD 1172 F ini menjejalkan 30 penumpang lebih dengan menempatkannya di dalam, sedangkan sisanya bergelantungan di pintu dan atap kendaraan.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Diketahui, sopir angkot Supatno (34) warga Gantiwarno, Matesih kesulitan mengendalikan mobilnya saat akan menikung ke kanan. Saking besarnya beban kendaraan menyebabkan angkot itu gagal mengerem hingga terjun ke jurang. Berdasarkan penuturan saksi mata, sejumlah penumpang terlempar keluar ketika angkot itu terguling sebanyak tiga kali sampai ke dasar sungai.</div> <span style="background-color: white; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; text-align: justify;">Sumber: </span><a href="http://pks.or.id/content/pks-pemprov-jateng-harus-edukasi-masyarakat-yang-belum-sadar-keamanan-berkendara" style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin: 0px; text-align: justify; text-decoration: none;">Humas PKS Jateng</a>

PKS: Pemprov Jateng Harus Edukasi Masyarakat yang Belum Sadar Keamanan Berkendara

Semarang (13/2) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Hadi Santoso menyampaikan keprihatinannya terkait kesadaran berkendara ya...

Selengkapnya

PKS Kota Yogya Adakan Muscab

<br /> <div style="background-color: white; border: 0px; float: right; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0px;"> <div id="gambar_konten" style="border: 0px; float: right; margin: 0px;"> <img alt="" src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/fb9c8f62-b292-47cd-92ac-66cce6b4420a/image/?byInode=true&w=250" style="border: 1px solid silver; margin: 15px; padding: 3px;" width="250" /></div> </div> <div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;"> <b>KabarPKS.com - </b>Yogyakarta (13/2) - Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta mengadakan Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS periode 2015-2018 secara serentak, 16 Februari - 1 Maret 2015. Acara ini mengangkat tema 'Mengokohkan Peran PKS dalam Melayani Bangsa dan Masyarakat'.</div> <div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;"> Ketua Umum DPD PKS Kota Yogya Muhammad Syafi'i menyampaikan hal tersebut saat bersilaturahim di Redaksi Kedaulatan Rakyat, Kamis (12/02/2015). Turut hadir dari PKS Kota Yogya ada Nasrul Khoiri, Erlangga Winoto dan M Fauzan. Mereka diterima Wakil Pemimpin Redaksi KR Ahmad Luthfie.</div> <div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;"> Muhammad Syafi'i mengatakan, Muscab DPC PKS ini sebagai bentuk pengkaderan partai, selain untuk membentuk kepengurusan baru di tingkat cabang atau kecamatan. "Muscab ini juga menjadi sarana pendidikan politik bagi kader dan masyarakat," ucapnya.</div> <div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;"> Menurut Muhammad Syafi'i dalam tradisi di PKS, setelah selesainya perhelatan Pemilu, jajaran pengurus biasanya melakukan evaluasi dan konsolidasi lagi. Selain untuk silatutahim, juga untuk merumuskan program kerja lanjutan, sehingga PKS semakin diterima masyarakat dengan program nyata.</div> <div style="border: 0px; margin-bottom: 20px;"> Nasrul Khoiri menambahkan, ada beberapa poin penting kenapa diadakannya Muscab di tingkat DPC-DPC PKS se-Kota Yogya ini. Yakni, sebagai sarana menyiapkan kader dan pemimpin masa depan, sarana konsolidasi kader, sekaligus sarana evaluasi dan persiapan program kerja pengurus ke depan.</div> <span style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; margin: 0px; text-align: justify;">Sumber: <a href="http://krjogja.com/read/248474/pks-kota-yogya-adakan-muscab.kr" style="border: 0px; margin: 0px; text-decoration: none;">www.krjogja.com | Foto: Pengurus DPD PKS Kota Yogya saat di KR. (Foto : Bambang Nurcahya)</a></span>

PKS Kota Yogya Adakan Muscab

KabarPKS.com -  Yogyakarta (13/2) - Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta mengadakan Musyawarah Cabang (Musc...

Selengkapnya

Siapapun Pelaku Penyerangan Komplek Az-Zikra Harus Ditindak Tegas

<br /> <div style="background-color: white; border: 0px; clear: right; float: right; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: justify;"> <img src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/e4fe64c5-153f-406a-ac9a-c0898f01dc90/image/?byInode=true&w=250" style="background-color: transparent;" /></div> <br /> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Jakarta (13/2) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Jazuli Juwaini mengatakan, pelaku penyerangan terhadap Komplek Majelis Az-Zikra harus ditindak tegas oleh aparat. Hal ini dikatakan Jazuli di Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> "Penyerangan terhadap kompleks pesantren Az-Zikra dari mana pun asal pelaku dan latar belakangnya, harus ditindak tegas oleh aparat," kata Jazuli.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Politisi PKS asal Banten ini menambahkan, aparat penegak hukum harus bersikap adil dan tidak pandang bulu. "Aparat harus serius mengusut dengan tuntas," ujarnya.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Selain itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi menilai penyerangan terhadap Komplek Majelis Az Zikra merupakan peringatan bagi aparat penegak hukum.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Dia mengungkapkan, bahwa saat ini aparat memiliki konflik yang lebih luas. Apalagi, menurutnya, dengan datangnya 6 ribu lebih imigran Syiah di Indonesia.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> "Seperti di Balikpapan, Medan dan Riau juga, memiliki potensi konflik yang sama," ungkapnya. Dia melanjutkan, sebagai sebuah konflik sosial kasus ini merupakan sebuah peringatan buat aparat.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Politisi PKS asal Kalimantan Selatan ini juga mengungkapkan, penyerangan seperti di majelis dzikir pimpinan Ustadz Muhammad Arifin Ilham ini, juga pernah terjadi sebelumnya di Sampang dan Jember. Karena itu, potensi konflik yang seperti ini harus diantisipasi dengan baik oleh aparat.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> "Jangan sampai konflik serupa timbul di daerah yang lain," pungkasnya.</div>

Siapapun Pelaku Penyerangan Komplek Az-Zikra Harus Ditindak Tegas

Jakarta (13/2) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Jazuli Juwaini mengatakan, pelaku penyerangan terhadap Komplek Majelis A...

Selengkapnya

Perda Direvisi, Warga Solo Tak Perlu Perpanjang KTP

<br /> <div style="background-color: white; border: 0px; clear: right; float: right; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: justify;"> <img src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/3dd304e2-955a-4c85-9022-244a22581c2b/image/?byInode=true&w=250" style="background-color: transparent;" /></div> <br /> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> SOLO (12/2) – Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Solo memprioritaskan revisi Perda No.10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) beberapa bulan kedepan. Revisi ini dilakukan karena adanya sejumlah perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 dan keputusan Mahkamah Konstitusi(MK) mengenai perubahan Adminduk.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “Salah satu yang berubah dengan adanya revisi perda tersebut yakni perubahan istilah dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi KTP-el (KTP elektronik). Jika sebelumnya KTP berlaku lima tahun, dengan KTP-el berlaku seumur hidup. Jadi warga hanya mengurus KTP saat ada perubahan data saja,” kata Anggota BP2D DPRD Surakarta, Asih Sunjoto Putro.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo ini juga mengemukakan seluruh pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan seperti KK (Kartu Keluarga), KTP-el, dan akta kelahiran tidak dipungut biaya.  </div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> "Pemberlakuan KTP-el seumur hidup memudahkan kinerja pemkot karena frekuensi mengurus KTP tidak ada kecuali saat mengurus perubahan identitas diri. Di sisi lain, pemberlakuan KTP-el seumur hidup semestinya juga diterapkan untuk KTP yang sekarang ini masih mencantumkan masa berlaku lima tahun," pungkasnya seperti dilansir <em style="border: 0px; margin: 0px;">Suara Merdeka</em>.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Ilustrasi Foto: <a href="http://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/proses-pembuatan-e-ktp-_130507092733-484.jpg" style="border: 0px; margin: 0px; text-decoration: none;">http://static.republika.co.id</a></div> <span style="background-color: white; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; text-align: justify;">Sumber: </span><a href="http://pks-solo.or.id/news/7-legislatif/392-perda-direvisi-warga-solo-tak-perlu-perpanjang-ktp.html" style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin: 0px; text-align: justify; text-decoration: none;">http://pks-solo.or.id</a>

Perda Direvisi, Warga Solo Tak Perlu Perpanjang KTP

SOLO (12/2) – Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Solo memprioritaskan revisi Perda No.10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan A...

Selengkapnya

Gubernur Irwan: Sumbar Kehilangan Sosok Pekerja Keras

<br /> <div style="background-color: white; border: 0px; clear: right; float: right; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: justify;"> <img src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/d34bc5f0-3b33-460c-8973-f5a2f27aa0c9/image/?byInode=true&w=250" style="background-color: transparent;" /></div> <br /> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> PADANG (12/2) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kehilangan sosok pemimpin dan pekerja gigih dari seorang Edi Aradial, yang memimpin Satpol PP Sumbar dengan baik selama ini. Kepergian tersebut tak seorang pun dapat mencegahnya jika Allah SWT yang berkehendak, tinggal dengan kita bagaimana memaknai ini semua dengan baik.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Demikian disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam kata penghormatan terakhir terhadap Kepala Satpol PP Sumbar, Almarhum Edi Aradial di halaman Kantor Gubernur, Padang pada Kamis (12/2). Edi meninggal karena sakit ketika masih dalam kedinasan tugasnya. Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Muslim Kasim, Pamong Senior Yohannes Dahlan, para asisten, beberapa pejabat Eselon II, serta PNS Kantor Gubernur.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Lebih jauh Irwan menyebutkan sosok Edi Aradial merupakan pemimpin yang penuh dedikasi dan loyalitas. Edi dirawat sejak 23 Januari 2015 di RS Premier, Jakarta karena penyumbatan darah menuju hati dan meninggal pada Rabu (11/2) pukul 16.45 WIB.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “Dalam menjalankan tugas selama ini, sosok Edi Aradial adalah sosok yang telaten, displin, baik, dan pekerja keras. Semoga almarhum diterima di sisi Sang Pencipta dan amal ibadahnya diterima dan keluarga yang ditinggalkan semoga tabah,” ujar Irwan.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Sumbar, M. Djalil mengatakan bahwa Edi merupakan sosok pemimpin yang penuh dedikasi dan sangat loyal dengan kesatuannya. Ia menambahkan keinginan almarhum untuk tetap memajukan kesatuannya memang belum terwujud, tetapi semangat itu akan tetap hidup walau Edi telah tiada.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “Dia sosok pengayom yang bagus. Kami sangat kehilangan. Rencananya almarhum akan dikebumikan di Pemakaman Umum Tunggul Hitam. Dan hari ini (Kamis 12/2) almarhum dijemput kerabat dan rombongan Pemprov Sumbar di BIM sekitar pukul 08.00 WIB,” jelas Djalil.</div> <span style="background-color: white; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; text-align: justify;">Sumber: </span><a href="http://pks.or.id/content/gubernur-irwan-sumbar-kehilangan-sosok-pekerja-keras" style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin: 0px; text-align: justify; text-decoration: none;">Humas Pemprov Sumatera Barat</a>

Gubernur Irwan: Sumbar Kehilangan Sosok Pekerja Keras

PADANG (12/2) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kehilangan sosok pemimpin dan pekerja gigih dari seorang Edi Aradial, yang memimpin ...

Selengkapnya

Hidayat: MPR Tidak Dalam Posisi Memastikan Waktu Amandemen UUD NRI 1945

<br /> <div style="background-color: white; border: 0px; clear: right; float: right; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: justify;"> <img src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/44d74854-dc0d-4248-a4df-7882126b61d5/image/?byInode=true&w=250" style="background-color: transparent;" /></div> <br /> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Jakarta (13/2) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak dalam posisi memastikan kapan akan dilakukan amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Karena hal itu sangat tergantung pada fraksi-fraksi di MPR. Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam diskusi tentang Lembaga Pengkajian Konstitusi MPR, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “Jika ada sepertiga anggota MPR yang mengajukan untuk melakukan amandemen, pimpinan MPR baru dapat memprosesnya,” kata Hidayat.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Hidayat mengatakan, keinginan untuk melakukan amandemen memang ada. Sejumlah komponen masyarakat sudah mengusulkan hal itu. Dewan <br style="border: 0px; margin: 0px;" />Perwakilan Daerah (DPD) pun sudah menginginkan amandemen. Namun, selain belum ada sepertiga anggota MPR yang mengajukan amandemen, belum ada juga kesepakatan apakah amandemen dilakukan menyeluruh atau pasal-pasal tertentu saja.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “DPD sudah mengusulkan dilakukan amandemen menyeluruh, namun jumlah anggota DPD kan hanya 132 belum memenuhi syarat sepertiga anggota MPR,” terang Presiden Partai Keadilan Sejarhtera (PKS) periode 2004-2009 ini.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Hidayat sendiri berpandangan amandemen memang diperlukan, terutama amandemen Pasal 2 Ayat 3 UUD NRI 1945. Menurut Hidayat, pasal ini tidak sejalan dengan nama dari lembaga MPR, karena pasal ini menyebutkan segala pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak atau voting.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “MPR itu kan singkatannya Majelis Permusyawaratan Rakyat artiya pengambilan keputusan harusnya dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika tidak bisa dengan musyawarah mufakat baru dilakukan voting,” jelas Ketua Badan Kebijakan Pubik (BKP) DPP PKS ini.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Lembaga Pengkajian</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Dalam kesempatan itu, Hidayat juga menyampaikan mengenai keberadaan Lembaga Pengkajian Konstitusi di MPR. Lembaga baru ini beranggotakan para pakar serta orang-orang yang terlibat dalam amandemen UUD tahap satu sampai dengan empat, yang diusulkan fraksi-fraksi MPR dan DPD.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Fraksi-Fraksi maupun DPD sudah mengajukan nama untuk masuk dalam lembaga tersebut. Dan tanggal 1 April 2015 baru ditetapkan nama-nama yang masuk tersebut.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> “Menunggu penetapan masih dimungkinkan adanya perubahan nama yang diusulkan. Jika nama yang diusulkan berhalangan tetap, atau ada orang yang dianggap lebih pakar, masih mungkin untuk dimasukkan mengganti yang sudah ada,” terang mantan Ketua Fraksi PKS ini.</div> <div style="background-color: white; border: 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> Lembaga Pengkajian sendiri dibentuk atas rekomendasi MPR periode 2009-2014 untuk mengkaji perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam kaitannya dengan UUD NRI 1945.</div>

Hidayat: MPR Tidak Dalam Posisi Memastikan Waktu Amandemen UUD NRI 1945

Jakarta (13/2) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak dalam posisi memastikan kapan akan dilakukan amandemen Undang-Undang Negara...

Selengkapnya