KABAR PKS

Election Update ke-8, PKS Fokus Pilkada dan Rekrutmen Nasional

KabarPks.com-Jakarta (18/2) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Election Update ke-8 selama dua hari, Rabu-Kamis (18-19/2/2015) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Acara yang bertajuk "Konsolidasi Partai untuk Sukses Pilkada 2015 dan Rekrutmen Kader" ini, dihadiri oleh perwakilan dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS se-Indonesia. 
 
<a href="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/38a3578d-2e21-4282-988c-9e9c27ea18e9/image/?byInode=true&w=250" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/38a3578d-2e21-4282-988c-9e9c27ea18e9/image/?byInode=true&w=250" /></a>Ketua Bidang Pemenangan Pemilu-Pemilukada (BP3) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Syahfan Badri Sampurno, di sela-sela acara mengatakan, tema ini diambil karena PKS sedang fokus menyambut Pilkada 2015 dan juga program rekruetmen. 
 
"Memang tahun ini kita ambil fokus kegiatan pada dua hal itu. Fokus pada Pilkada dan rekrutmen kader," kata Syahfan. 
 
Syahfan menambahkan, PKS menargetkan kader-kadernya masuk dalam bursa calon kepala daerah di Pilkada yang akan dimulai pada Desember 2015 mendatang. "Kami menargetkan kader-kader terbaik PKS masuk sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2015," jelas Syahfan. 
 
Selain itu, lanjut Syahfan, kegiatan yang digelar rutin oleh PKS ini juga sebagai ajang konsolidasi seluruh struktur PKS se-Indonesia. "Juga targetnya sebagai ajang konsolidasi untuk menyukseskan program rekruetmen kader nasional," ungkapnya. 
 
Acara ini dibuka oleh Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin. Selain itu, Presiden PKS Anis Matta juga dijadwalkan akan memberi arahan kepada peserta Election Update ke-8 ini. 
 
Turut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Taufik Ridlo, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dan seluruh jajaran pengurus DPP PKS. 
 
Sumber   : Pks.or.id

Election Update ke-8, PKS Fokus Pilkada dan Rekrutmen Nasional

KabarPks.com-Jakarta (18/2) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Election Update ke-8 selama dua hari, Rabu-Kamis (18-19/2/2015) di ...

Selengkapnya

Fraksi PKS Minta Kepastian Hukum Terkait Sewa Lahan Pasar Sementara Klewer

0 Berita 17:37

KabarPks.com-Solo (18/2) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Solo mempertanyakan kepastian hukum mengenai sewa lahan untuk pembangunan pasar sementara bagi pedagang Pasar Klewer. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro dalam pemandangan umum Fraksi menanggapi surat dari Walikota Surakarta kepada Ketua DPRD Kota Surakarta mengenai permohonan ijin penganggaran dan pembayaran pelaksanaan kegiatan pembangunan pasar sementara bagi Pedagang Pasar Klewer yang disusul nota penjelasan walikota Surakarta pada saat rapat paripurna, Selasa (17/2). 
 
<a href="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/ed59d2f0-4da8-4d87-a0d1-fa2eb8bf745e/image/?byInode=true&w=250" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/ed59d2f0-4da8-4d87-a0d1-fa2eb8bf745e/image/?byInode=true&w=250" /></a>Fraksi PKS, lanjut Asih Sunjoto, meminta walikota menjelaskan mengenai anggaran untuk rencana sewa lahan pasar sementara. 
 
"Dalam uraian rencana penggunaan uang kas daerah yang tersedia di RKUD APBD Kota Surakarta Tahun 2015 untuk pembangunan Pasar Sementara bagi Pedagang Pasar Klewer baru dianggarkan sewa lahan pasar sementara selama satu tahun sebesar Rp2,5 M, yang menjadi pertanyaan kami, apakah hanya dianggarkan satu tahun saja ataukah dua tahun? dengan penganggaran satu tahun berikutnya di tahun depan? Mohon penjelasan!" tanya Asih. 
 
Untuk diketahui sebelumnya, Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo mengajukan permitt atau permohonan persetujuan kegiatan mendahului anggaran untuk pembangunan pasar sementara bagi pedagang Pasar Klewer. Permitt senilai Rp7,59 M itu rencananya akan dianggarkan untuk pembangunan konstruksi pasar sementara senilai Rp4,1 M, sewa Alun-alun Utara senilai Rp2,5 M, review DED Pasar Klewer senilai Rp750 juta dan biaya administrasi lelang pasar darurat. 
 
Sumber: pks-solo.or.id

Fraksi PKS Minta Kepastian Hukum Terkait Sewa Lahan Pasar Sementara Klewer

KabarPks.com-Solo (18/2) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Solo mempertanyakan kepastian hukum mengenai sewa lahan untuk pemba...

Selengkapnya

Bahas 5 Raperda, Fraksi PKS Buka Pintu Aspirasi

0 Berita 16:21

KabarPKS.com -Mataram (18/2) - Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (Pemda NTB) mengajukan 5 rancangan peraturan daerah (RAPERDA) kepada DPRD NTB. Melalui surat tertanggal 21 Januari 2014, Gubernur Zainul Majdi menyampaikan 5 raperda sekaligus untuk dibahas DPRD. 
 
 
Raperda yang diajukan pemerintah provinsi NTB tersebut adalah peraturan untuk mengatur tentang pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif, pemerataan akses air bersih, pengelolaan energi dan ketenagalistrikan, penanaman modal, dan penyelenggaraan Pendidikan. 
 
<a href="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/3716ee5a-e669-4c52-8ebb-78434ce3238c/image/?byInode=true&w=250" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/3716ee5a-e669-4c52-8ebb-78434ce3238c/image/?byInode=true&w=250" /></a>Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD NTB Johan Rosihan mengatakan, saat ini Fraksi PKS sedang melakukan kajian terhadap rancangan Perda yang diajukan. 
 
“Kami juga membuka pintu bagi seluruh masyarakat untuk memberikan masukan terkait hal ini,” kata Johan, saat ditemui di kantornya, Selasa (17/2) kemarin. Selain itu, Johan juga mengajak masyarakat untuk mengakses dan mengkritisi dokumen raperda yang dapat diakses melalui website resmi PKS NTB (www.pksntb.org). 
 
Sementara itu, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) dari Fraksi PKS Syamsudin Majid menyampaikan, bahwa saat ini, DPRD NTB telah menjadwalkan rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan Fraksi-Fraksi terkait. "DPRD NTB memang menjadwalkan rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terkait semua raperda pada pekan ini,” katanya. 
 
Sumber: Humas PKS NTB

Bahas 5 Raperda, Fraksi PKS Buka Pintu Aspirasi

KabarPKS.com -Mataram (18/2) - Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (Pemda NTB) mengajukan 5 rancangan peraturan daerah (RAPERDA) kepada D...

Selengkapnya

Di Rakernas APPSI 2015, Jabar akan Usulkan Kajian UU Administrasi Pemerintahan

0 kiprah kami 16:17

KabarPKS.com-Jakarta (18/2) – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2015 di Kota Ambon. Rakernas ini akan fokus membahas strategi implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
<a href="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/1d7d4e08-e8e0-4e12-864a-27d4a1d6c80c/image/?byInode=true&w=250" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/1d7d4e08-e8e0-4e12-864a-27d4a1d6c80c/image/?byInode=true&w=250" /></a>Ditemui usai rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Sari Pan Pacific Hotel, Jl MH Thamrin No 6, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/2) malam, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan yang juga salah satu Dewan Pengurus APPSI mengungkapkan, disamping membahas materi seputar rekomendasi penguatan konsolidasi serta hierarki aparat pemerintah mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, Rakernas APPSI nanti juga akan fokus membahas penerapan atau implementasi dari Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. 
 
Menurut gubernur yang akrab disapa Aher ini, aturan turunan atau implementasi dari UU tersebut harus segera dibuat agar tidak terjadi situasi yang mengambang atau tidak jelas dari penerapan UU tentang Pemda ini. Karena ada sejumlah konsekuensi dari dibuatnya undang-undang ini, seperti kewenangan pusat yang turun ke provinsi atau sebaliknya, dan ada pula sejumlah kewenangan kabupaten/kota yang naik ke provinsi atau sebaliknya. Untuk itu, Aher ingin pemerintah pusat agar dapat segera membuat aturan implementasinya. 
 
“Itu semua akan dibicarakan dalam tataran implementasi karena tentu harus segera ada implementasi. Kita khawatir kalau ada situasi yang ngambang terlalu panjang, katakanlah sampai 2017 bahaya itu. Nanti mengambang situasinya, karena secara undang-undang sudah diserahkan ke hierarki atau level pemerintahan yang lain, tapi belum ada aturan implementasinya, belum ada aturan turunan undang-undangnya. Itu akan segera kita bahas dan agar pemerintah pusat untuk mempercepat," ungkap gubernur yang juga kader PKS ini. 
 
Selain itu, Aher mengungkapkan pada rakernas mendatang Jawa Barat kemungkinan akan memberikan usulan kajian tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. “Mengusulkan mungkin, diantaranya adalah kajian tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Disitu jelas bahwa ketika ada dugaan pelanggaran, baik itu dugaan hasil temuan pemeriksa atau laporan dari masyarakat kepada penegak hukum. Maka penegak hukum tidak serta merta melakukan penyelidikan, apalagi penyidikan. Tetapi diserahkan dulu kepada aparat pengawaas internal pemerintah, baik BPKP atau inspektorat di masing-masing daerah untuk melakukan telaahan terlebih dahulu. Ketika telaahannya tidak ada masalah, ya sudah tidak ada masalah (selesai)," papar Aher. 
 
Rakernas yang akan diselenggarakan di Kota Ambon, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 26 – 28 Februari 2015 nanti, rencananya akan dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rakernas APPSI tahun ini akan mengusung tema: “Konsolidasi Pemerintah Daerah Menyongsong Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. 
 
Rakernas akan mengahadirkan beberapa narasumber, diantaranya: Menteri Dalam Negeri RI yang akan memberikan materi: “Strategi Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang akan membahas: “Strategi Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. 
 
Sumber: Humas Pemprov Jabar

Di Rakernas APPSI 2015, Jabar akan Usulkan Kajian UU Administrasi Pemerintahan

KabarPKS.com-Jakarta (18/2) – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2015 di...

Selengkapnya

Tidak Ada Sekulerisasi dalam Pendidikan Nasional

0 Berita 16:09

<div style="text-align: justify;">
KabarPKS.com-Jakarta (18/2) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengemukakan tidak ada sekulerisasi dalam dunia pendidikan. Hal itu tercermin dalam bunyi Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 ayat 3 dan 5.</div>
 
 
Pasal 31 ayat 3 menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/c7318843-3df7-4225-9dc6-ecfc3084bfa3/image/?byInode=true&w=250" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="http://pks.or.id/contentAsset/resize-image/c7318843-3df7-4225-9dc6-ecfc3084bfa3/image/?byInode=true&w=250" /></a></div>
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahklak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU". Sementara ayat 5 berbunyi "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuaan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia". 
 
“Jadi jelas sekali sistem pendidikan kita menyatukan antara ilmu pengetahuan umum dan agama. Tidak ada sekulerisasi,” kata Hidayat saat menerima pimpinan Pengurus Besar (PB) Pelajar Islam Indonesia, Selasa (17/2) di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta. 
 
Karena itu, Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS ini berharap, ada anggaran pendidikan yang berkeadilan antara sekolah dan perguruan tinggi negeri (PTN) umum dan sekolah dan PTN agama. Pasalnya, selama ini dari sisi anggaran sekolah dan PTN agama alokasi anggarannya sangat kecil dibanding sekolah dan PTN umum. 
 
“Anggaran untuk Universitas Indonesia (UI) itu sama dengan anggaran seluruh perguruan tinggi Islam negeri di seluruh Indonesia,” terang ketua DPP PKS ini. 
 
Lebih lanjut Hidayat mengemukakan, dengan anggaran yang berkeadilan sekolah dan PTN agama bisa meningkatkan kualitasnya. Karena dengan anggaran yang memadai sekolah atau PTN agama dapat memiliki fasilitas pendidikan yang baik dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar. 
 
“Dengan fasilitas pendidikan dan kualitas tenaga pengajar yang baik, mutu lulusannya pun dapat ditingkatkan,” jelas legislator dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri ini. 
 
Hidayat menjelaskan, keadilan anggaran pendidikan itu untuk saat ini sesama sekolah negeri dahulu. Setelah itu baru ke sekolah dan PTS. 
 
“Kalau anggaran sekolah dan PTN umum dan agama sudah berkeadilan, baru kita pikirkan yang lain-lainnya,” imbuh mantan Ketua Fraksi PKS ini. 
 
Hidayat berjanji, bersama rekan-rekannya di DPR akan mendorong agar ada keadilan dalam anggaran pendidikan untuk sekolah dan PTN agama. 
 
Sumber  : Pks.or.id