GuidePedia

0
Bandar Lampung (26/1) -- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lampung sedang mempertimbangkan terbitnya peraturan daerah tentang pencabutan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada PT. Kawasan Industri Lampung (KAIL).

Pembahasan tentang rencangan pembuatan peraturan daerah tersebut dilakukan hari ini di ruang Bapemperda. Hal ini dituturkan Mardani Umar di Kantor Komisi I DPRD Lampung, Selasa (26/1/2016).

“Hari ini, kami bersama rekan-rekan Bapemperda dengan Bappeda, Biro Aset, Badan Penanaman Modal dan Perizinan serta Biro Hukum membahas rencana terbitnya peraturan daerah sebagai landasan pencabutan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada PT. KAIL” tutur Mardani.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung ini menjelaskan bahwa penyertaan modal Pemda Provinsi Lampung pada PT. KAIL selama ini kurang berkontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah, sehingga akan lebih baik jika penyertaan modal tersebut dapat dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif atau dapat pula dialihkan ke BUMD yang mampu berkontribusi secara signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah.

Menurutnya, sekitar 300-an hektar lahan yang disertakan sebagai bagian dari penyertaan modal tersebut jika dikelola lebih produktif oleh Badan Usaha Milik Daerah yang sehat dan mampu berkontribusi secara signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah tentu lebih baik dibandingkan harus terus menerus menjadi bagian dari perusahaan yang kurang optimal dalam kontribusinya bagi keuangan daerah.

“Meski demikian, sambil kita bahas langkah-langkah taktisnya, maka Pemda dapat menyiapkan tim yang melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap pengelolaan asset tersebut” pungkas Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Lampung ini.



Keterangan Foto: Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Mardani Umar

Post a Comment

 
Top