GuidePedia

0

Oleh Ubedilah Badrun (Direktur Puspol Indonesia)
Dimuat di: Republika

Sesungguhnya pemberhentian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR tidak perlu menunggu putusan gugatan berkekuatan hukum tetap (incrah). Apa yang dikemukakan menseskab Pramono Anung beberapa waktu lalu bahwa pemberhentian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR menunggu gugatan berkekuatan hukum tetap (incrah) adalah keliru.

Pandangan Pramono Anung sebagai menseskab tersebut patut dipertanyakan. Sebab ketika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menarik Fahri untuk tidak lagi menjadi wakil ketua DPR, bahkan memecat keanggotaan Fahri Hamzah dari partai, sesungguhnya secara otomatis posisi Fahri di DPR tidak lagi dimilikinya. Pada saat itu keberadaan Fahri di DPR sudah tidak mungkin ada tanpa partai.

Ini bukan soal hukum tetapi soal sejauh mana politisi mentaati regulasi prosedural institusi demokrasi. Partai adalah institusi demokrasi yang patut dihormati jika republik ini mau membangun demokrasi dengan benar.

Lebih dari Menseskab, yang patut dipertanyakan lebih dalam adalah sikap pimpinan DPR yang sampai saat ini lamban merespon sikap resmi Fraksi PKS dan sikap resmi PKS untuk mengganti Fahri Hamzah dengan Ledia Hanifah.

Dalam perspektif politik regulatif dan etik serta semangat membangun institusi demokrasi, sikap pimpinan DPR yang lamban mengganti posisi Fahri justru menjadi preseden buruk bagi keberadaan partai politik. Pada diri pimpinan DPR justru nampak ada semacam sikap pembiaran sekaligus contoh pelemahan terhadap partai politik yang justru dilakukan oleh mereka yang lahir dari partai politik yang membesarkannya.

Lalu, apa argumentasi penting yang dapat diterima jika pimpinan DPR segera mengganti Fahri Hamzah sesuai permintaan resmi Fraksi PKS dan sekaligus Partai PKS? Setidaknya ada tiga argumentasi penting yang patut diurai.

Pertama, argumentasi dengan dasar UU MD 3. Bahwa dalam Pasal 87 ayat (1) UU No 17 tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) dikatakan Pimpinan DPR berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan.

Penjelasan pemberhentian tersebut kemudian diperjelas  dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a hingga g, yang beberapa di antaranya menyebutkan bahwa pimpinan DPR diberhentikan sesuai usul partai politik, ditarik keanggotaannya oleh partai politiknya, dan diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan perundang-undangan.

Konsekuensi dengan diberhentikannya Fahri Hamzah (FH) sebagai anggota parpol oleh PKS dan ditarik keanggotaannya itulah yang bisa dijadikan pintu masuk untuk memberhentikan FH sebagai pimpinan DPR.

Kedua, argumentasi posisi politik (political standing). Bahwa ketika seseorang status keanggotaan partainya hilang maka political standing (posisi politik) yang bersangkutan dalam konteks pimpinan DPR gugur dengan sendirinya, sebab ia tidak berasal dari partai manapun.

Sementara pimpinan DPR sebagaimana dalam UU MD 3 mensaratkan latar sebagai anggota DPR yang diusulkan dari Fraksi dan yang bersangkutan adalah jelas sebagai anggota  DPR yang terpilih melalui pemilu yang juga dicalonkan oleh PKS.

Ketiga, argumentasi substansi pembangunan institusi demokrasi. Bahwa salah satu agenda penting pembangunan demokrasi adalah membangun partai politik yang berkualitas. Salah satu upaya tersebut adalah penguatan partai politik.

Tentu penguatan partai tersebut harus merujuk pada regulasi atau undang-undang partai dan undang -undang lainya. Maka ketika partai politik menggunakan hak konstitusionalnya memecat seseorang dari keanggotaanya maka stake holders politik lainya memiliki kewajiban moral dan kewajiban konstitusional menghormatinya.

Pelambatan pimpinan DPR merespon permintaan PKS sama saja artinya bahwa pimpinan DPR tidak menghormati hak konstitusional partai politik. Karenanya sikap lamban pimpinan DPR RI patut dipertanyakan sesungguhnya pimpinan DPR bekerja taat pada konstitusi atau taat pada kepentingan?
Wallahua'lam.

Sumber: Republika

Post a Comment

 
Top