GuidePedia

0


Jakarta (15/8) - Anggota DPR RI dari Dapil Sumbar I Hermanto mengakhiri rangkaian kunjungan kerja masa reses di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di daerah ini, bersama Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake, ia menyerahkan bantuan traktor roda dua dan pompa air dari Pemerintah Pusat kepada para petani setempat.

Disamping menyerahkan bantuan, legislator FPKS ini juga berkesempatan mendengar aspirasi dari Pemerintah setempat.  Wakil Bupati Mentawai Kortanius  Sabeleake mengungkapkan, sejak mekar dari Kabupaten Padang Pariaman tahun 1999, kondisi Mentawai masih tertinggal. "Saat mekar tidak punya apa-apa. SDM dan fasilitas sangat kurang", ucapnya.

Saat mekar jadi daerah otonom, lanjutnya, jumlah PNS sedikit. Sementara itu ada penambahan puskesmas, sekolah, kantor camat dan sebagainya yang semuanya itu membutuhkan tambahan PNS. "Saat ini ada kebijakan moratorium PNS. PNS yang ada pun, banyak yang mengajukan mutasi", paparnya.

"Padahal kami berharap PNS yang ada sekarang ini bisa mengabdi permanen di Mentawai", tambahnya.

Pembangunan, lanjutnya, hanya efektif berlangsung selama 6 bulan yaitu Januari sampai Juni. "Juli hingga Desember, kondisi cuaca di lautan tidak menentu. Setiap saat bisa berubah menjadi badai. Jika terjadi badai, tidak ada kapal yang berani ke Mentawai", tuturnya.

Bahan-bahan bangunan di Mentawai sangat tergantung suplai dari Sumbar daratan. "Kalau cuaca buruk, bahan-bahan bangunan tersebut tidak bisa dikirim. Nunggu dulu sampai cuacanya baik", ujarnya.

Sementara itu, menurutnya, selama ini proyek-proyek pembangunan dimulai di bulan Juli.  Saat dimana cuaca sering tidak bersahabat. "Ini menyulitkan bagi pembangunan di Mentawai", ucapnya. 

"Kedepan, harapan kami anggaran pembangunan sudah bisa turun di bulan Januari", tambahnya.

Di Mentawai, menurut Kortanius, ada dana reboisasi yang besarnya 7 - 8 milyar. Bertahun-tahun dana ini tidak bisa digunakan.  Pusat bilang dana itu tidak bisa digunakan kecuali untuk reboisasi. Tetapi penentuan lahan untuk reboisasi itu tidak bisa oleh Pemda, harus ditetapkan juga oleh pihak kehutanan. "Orang-orang kehutanan tidak kunjung turun untuk menetapkan lahan untuk reboisasi ini sehingga dana miliaran tersebut belum juga bisa digunakan", keluhnya.

Selain paparan diatas, masih banyak keluhan lain yang disampaikan oleh wakil bupati dan pejabat lainnya. Hermanto menanggapi keluhan-keluhan tersebut dan akan membantu mengkomunikasikannya terutama  yang terkait kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi  IV DPR di masa sidang.

Selain Mentawai, dalam kunjungan kerja masa reses di daerah pemilihan kali ini, Hermanto juga menyerahkan alat dan mesin pertanian bantuan pusat kepada masyarakat tani di Sijunjung, Kota Solok, Sawahlunto dan Tanah Datar.  Hermanto meminta, kelompok tani penerima bantuan agar merawat baik-baik bantuan tersebut agar bisa memberikan kemanfaatan dalam jangka panjang.

"Barang-barang ini milik negara yang dipercayakan penggunaannya kepada kelompok-kelimpok tani. Karena itu pakailah, peliharalah dan rawat dengan baik", demikian pesan legislator FPKS ini.

Post a Comment

 
Top