KABAR PKS

Ketua Fraksi PKS: UU Larangan Penodaan Agama Jangan Dihapus

0 11:33

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://4.bp.blogspot.com/-pvhWUKbyf-I/WR51rjRaZUI/AAAAAAAAGMI/qTZhqg1EEWkwcOPPqa0IHPWaFi3uRbSTwCLcB/s1600/Jazuli-Juwaini%252B%2525281%252529%252Buu%252Blarangan%252Bpenodaan%252Bagama.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="230" src="https://4.bp.blogspot.com/-pvhWUKbyf-I/WR51rjRaZUI/AAAAAAAAGMI/qTZhqg1EEWkwcOPPqa0IHPWaFi3uRbSTwCLcB/s320/Jazuli-Juwaini%252B%2525281%252529%252Buu%252Blarangan%252Bpenodaan%252Bagama.jpeg" width="320" /></a></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Jakarta (18/5) - Sejumlah pihak mendesak pembatalan atau penghapusan pasal larangan penodaan agama karena dianggap menimbulkan permasalahan akibat subjektivitas penerapannya yang mengekang/melanggar kebebasan.  </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai desakan tersebut tidak sejalan dengan semangat penghormatan terhadap agama di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan (menolak pembatalan) Pasal dalam UU 1/PNPS/1960 jo UU KUHP Pasal 156A tersebut.  </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
"Ini artinya secara konstitusional dan <em style="box-sizing: border-box;">by the law</em> UU larangan penodaan agama sangat penting bagi upaya penghormatan dan penjagaan semua agama yang diakui secara resmi oleh negara dari upaya penodaan atau penistaan," tandas Jazuli. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Anggota Komisi I ini meminta pihak-pihak yang kekeuh mendesak pembatalkan larangan penodaan agama memahami bahwa UU tersebut justru dibutuhkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
"Justru jangan dihapus kalau kita ingin menjaga kerukunan, karena jika tidak ada pasal tersebut orang seenaknya menghina dan menista agama dan ini akan memancing disharmoni bahkan bisa menciptakan instabilitas nasional," terangnya. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Secara universal, lanjut Jazuli, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menyebutkan bahwa hak beragama adalah hak yang paling dasar (basic human rights) dan tidak dapat dikurangi atas nama dan/atau karena alasan apapun (non derogable rights).  </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
"Dalam konteks Indonesia, negara tegas menjamin kebebasan beragama setiap warga negara. Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," kata Jazuli. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Jaminan terhadap hak beragama, lanjutnya, tidak hanya berupa perlindungan atas pilihan keyakinan seseorang, tetapi juga perlindungan negara atas setiap agama dari upaya penodaan dan penistaan yang dilakukan oleh siapapun.  </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Negara, kata Jazuli, juga mengembangkan dan mempromosikan sikap toleransi dalam menjalin hubungan antarumat beragama, mencegah berbagai tindakan yang menyulut ketersinggungan umat beragama serta tegas melarang penistaan agama atas nama apapun, termasuk kebebasan.  </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
"Untuk itu, UUD 1945 pada Pasal 28J menegaskan keharusan setiap orang menghormati hak asasi orang lain dalam rangka tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pun, setiap orang dalam menjalankan kebebasannya tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum," papar Jazuli. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Jazuli Juwaini justru mengajak seluruh warga bangsa untuk bersyukur bahwa negara kita memiliki pendirian dan aturan yang jelas tentang posisi agama dan ancaman terhadap perbuatan yang merusak bangunan kerukunan beragama sebagaimana tersebut di atas. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
"Di negara kita, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang menghinakan, menodai, dan menistakan agama. Tidak boleh ada sikap yang menyerang dan merusak nilai dan ajaran agama. Ketegasan sikap negara terhadap intoleransi secara konkret diwujudkan dalam beleid tentang larangan penodaan agama. Ini harus kita pertahankan," pungkas Jazuli. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
UU Nomor 1/PNPS/1965 pada Pasal 1 menyatakan dengan jelas larangan penodaan agama, yaitu “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.” </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
UU Penodaan Agama juga memuat ketentuan untuk memperingatkan orang, penganut, anggota dan/atau pengurus organisasi yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Keputusan untuk memperingatkan tersebut dapat diambil berdasarkan pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Apabila dinilai masih terus melanggar, maka perseorangan tersebut dapat dipidana.  </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
UU ini pernah di-uji materi-kan (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi pada 2009. Namun MK justru menguatkan keberadaannya. MK menilai UU larangan penodaan agama tetap diperlukan dalam konteks Indonesia sebagai negara relijius (religious nation). Pembatasan kebebasan beragama dapat dilakukan dengan alasan ketertiban umum (public order) untuk menghindari terjadinya kekacauan dan membahayakan masyarakat, sehingga tercipta keharmonisan nasional.  </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
MK juga memberikan justifikasi bahwa penodaan agama masih merupakan tindak pidana di banyak negara dunia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156a menyatakan dengan jelas “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”  </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Dengan seluruh instrumen tersebut, Indonesia menghendaki satu hubungan keberagamaan yang saling menghormati dan menghargai eksistensi agama dan nilai ajarannya. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib mengembangkan sikap yang arif dan bijaksana, mengedepankan kepekaan dan toleransi dalam hubungan antarumat beragama.</div>

Ketua Fraksi PKS: UU Larangan Penodaan Agama Jangan Dihapus

Jakarta (18/5) - Sejumlah pihak mendesak pembatalan atau penghapusan pasal larangan penodaan agama karena dianggap menimbulkan permasalah...

Selengkapnya

Jawa Barat Travel Exchange Ajang Promosi Pariwisata Jabar

0 11:29

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-w-Er6-iYXiE/WR50kMf7B2I/AAAAAAAAGMA/2lgCQNgJOscLFRWbYZovNRXoPbQfsmXegCLcB/s1600/TTG_5088.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="187" src="https://1.bp.blogspot.com/-w-Er6-iYXiE/WR50kMf7B2I/AAAAAAAAGMA/2lgCQNgJOscLFRWbYZovNRXoPbQfsmXegCLcB/s320/TTG_5088.JPG" width="320" /></a></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Bandung (18/5) - Jawa Barat Travel Exchange (JTX) ke-19 digelar kembali tahun ini. Agenda tahunan tersebut digelar 17- 19 Mei 2017. Di dunia bisnis pariwisata, JTX patut diperhitungkan keberadaannya. Kegitan yang juga menjadi ajang promosi pariwisata ini, merupakan acara temu pembeli para tour operator mancanegara dengan penyedia jasa wisata lokal, yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing maupun domestik khususnya ke Jawa Barat. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus bebenah diri untuk terus memperbaiki potensi, baik dari segi pelayanan, hingga berbagai fasilitasi dibidang pariwisata. Karena pada dasarnya Jawa Barat telah diberi Anugerah oleh Allah SWT potensi pariwisata seperti keindahan alam yang luar biasa, baik pegunungan, perkebunan, lautan, pantai, dan lain sebagainya, hingga keindahan serta keberagaman seni budaya. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
“Seperti tarian yang ditampilkan tadi, bukan hanya satu, kami (Jawa Barat) punya ratusan jenis tarian di Jawa Barat ini, jangan khawatir kalau ingin menonton pertunjukan yang lain, dilahkan keliling Jawa Barat,” kata Aher pada kegiatan Welcome Dinner di Hotel Aryaduta Bandung, Rabu (17/05/2017). </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Aher menuturkan terkait seni pertunjukan, Jawa Barat juga akan segera membangun Gedung Kesenian, yang diperkirakan akan menjadi gedung kesenian termegah di Nusantara. Diharapkan nantinya gedung kesenian yang akan dibangun di daerah Cikutra Bandung tersebut, akan menjadi landmark baru dan akan menambah potensi kunjungan wisata ke Jawa Barat lagi. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Selain itu, untuk wisata alam, Jawa Barat pun tengah mengembangkan kawasan Ciletuh –Pelabuhan Ratu di Sukabumi, yang saat ini statusnya National Geopark, sedang diusung menjadi UNESCO Global Geopark. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
“Luasnya Ciletuh- Pelabuhan Ratu tidak tanggung- tanggung sekitar 148 ribu hektar,” katanya.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Aher juga menyatakan pihaknya akan selalu mendukung kemajuan pariwisata di Jawa Barat. terlebih ketika melihat potensi kunjungan wisatawan yang semakin banyak. Seperti pada tahun 2016 lalu, sudah 4 juta lebih wisatawan mancanegara berkunjung ke Jawa Barat, dan untuk wisatawan domestik tidak kurang dari 58 juta wisatawan berkunjung ke Jawa Barat. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
“Mudah-mudahan kami bisa mnampilkan rasa aman yang lebih baik lagi, kalau ada gangguan kepada pengungjung, segera laporkan,” katanya. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Ketua Panitia JTX 2017 Herman Rukmanadi mengatakan bahwa pihaknya sebagai pegiat pariwisata bersama asosiasi periwisata lainnya di Jawa Barat, berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat karna selalu mendungkung, dan selalu siap berperan memajukan pariwisata di Jawa Barat. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
“Pasar pariwisata di Jawa Barat adalah negara tetangga, itulah mengapa tahun ini kita mengundang lebih banyak peserta yang berasal dari berbagai Negara untuk mengikuti event ini,” ungkap Herman. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Penyelenggara telah mengundang para Tour Operator dari dalam dan luar negeri selaku Buyers. Hingga saat ini ada 68 tour operator asing dari kurang lebih 9 negara, dan 25 tour operator lokal dari seluruh Indonesia yang sudah menyatakan hadir ke Bandung untuk mengikuti JTX. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Adapun tour operator tersebut diantaranya, dari Singapore 14 tour operator, Malaysia 14 tour operator, Philiphine 6 tour operator, Thailand 14 tour operator, Jepang 6 tour operator, Kingdom Saudi Arabia 10 tour operator, Laos 1 tour operator, Polandia 1 tour operator, Myanmar 2 tour operator, Indonesia 25 tour opereator, hingga total 93 tour operator. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Herman pun menjelaskan bahwa JTX ke-19 kali ini juga terselenggara berkat kerjasama secara swakelola antara HPI, ASITA, dan PHRI. ASITA juga mengundang para buyers yang berpotensi mendatangkan wisatawan untuk datang, disupport oleh beberapa hotel berbintang anggota PHRI dan didukung pengadaan transportasi serta post tour oleh anggota HPI. </div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
“JTX tidak hanya berperan dalam peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga dapat lebih mengoptimalkan pelaku usaha industri pariwisata lainnya, sehingga dapat mendorong perkembangan nilai-nilai ekonomi bagi masyarakat sekitarnya,” tutur Herman.</div>

Jawa Barat Travel Exchange Ajang Promosi Pariwisata Jabar

Bandung (18/5) - Jawa Barat Travel Exchange (JTX) ke-19 digelar kembali tahun ini. Agenda tahunan tersebut digelar 17- 19 Mei 2017. Di du...

Selengkapnya

Tolak Penghapusan Penodaan Agama, Ini Argumentasi PKS

0 11:24

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-9SuAAF77Kyk/WR5zoRlm-kI/AAAAAAAAGL0/6tmgHQ3HAcgyoSbZlkCUFAKt_Np0pHWcwCLcB/s1600/jazulii%2B%25281%2529.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="222" src="https://3.bp.blogspot.com/-9SuAAF77Kyk/WR5zoRlm-kI/AAAAAAAAGL0/6tmgHQ3HAcgyoSbZlkCUFAKt_Np0pHWcwCLcB/s320/jazulii%2B%25281%2529.JPG" width="320" /></a></div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Jakarta (18/5) - Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menilai, desakan sejumlah pihak untuk menghapus pasal penodaan agama tidak sejalan dengan semangat penghormatan terhadap agama di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan (menolak pembatalan) Pasal dalam UU 1/PNPS/1960 jo UU KUHP Pasal 156A tersebut.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
"Ini artinya secara konstitusional dan UU larangan penodaan agama sangat penting bagi upaya penghormatan dan penjagaan semua agama yang diakui secara resmi oleh negara dari upaya penodaan atau penistaan," kaya Jazuli kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/5/2017).</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Anggota Komisi I ini meminta pihak yang ingin mendesak pembatalan larangan penodaan agama memahami, bahwa UU tersebut justru dibutuhkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Secara universal, lanjut Jazuli, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menyebutkan bahwa hak beragama adalah hak yang paling dasar dan tidak dapat dikurangi atas nama dan karena alasan apapun.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
"Dalam konteks Indonesia, negara tegas menjamin kebebasan beragama setiap warga negara. Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," ungkapnya.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Jaminan terhadap hak beragama, lanjutnya, tidak hanya berupa perlindungan atas pilihan keyakinan seseorang, tetapi juga perlindungan negara atas setiap agama dari upaya penodaan dan penistaan yang dilakukan oleh siapapun.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
Negara, kata Jazuli, juga mengembangkan dan mempromosikan sikap toleransi dalam menjalin hubungan antarumat beragama, mencegah berbagai tindakan yang menyulut ketersinggungan umat beragama serta tegas melarang penistaan agama atas nama apapun.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
"Untuk itu, UUD 1945 pada Pasal 28J menegaskan keharusan setiap orang menghormati hak azasi orang lain dalam rangka tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujarnya.</div>
<div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;">
UU Nomor 1/PNPS/1965 pada Pasal 1 menyatakan dengan jelas larangan penodaan agama. Pasal ini berbunyi, "setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu."</div>