Ramadhan Bulan Konsolidasi Keluarga

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-0dyro42y9tw/WTEtQXO-OzI/AAAAAAAAGUY/RFzIn4f5_8o-P2nqonR7TTyl54H_GF46QCLcB/s1600/ryn%252B9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1160" height="211" src="https://3.bp.blogspot.com/-0dyro42y9tw/WTEtQXO-OzI/AAAAAAAAGUY/RFzIn4f5_8o-P2nqonR7TTyl54H_GF46QCLcB/s320/ryn%252B9.jpg" width="320" /></a></div> <br /> J<span style="background-color: white; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; text-align: justify;">akarta (2/6) – Banyaknya pahala kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadhan, dapat menjadi momentum suami dan istri untuk berkonsolidasi dan memotivasi seluruh anggota keluarga dalam melakukan ibadah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, Wirianingsih pada Jumat (2/6/2017).</span><br /> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> “Seharusnya bulan Ramadhan juga dijadikan sebagai 'bulan konsolidasi keluarga'. Allah dan RasulNya memerintahkan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan untuk melakukan puasa dan beribadah lainnya selama bulan Ramadhan, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, suami dan istri harus bekonsolidasi untuk meningkatkan keimanan seluruh anggota keluarga, agar dapat beribadah secara maksimal,” ungkapnya.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Wirianingsih menilai, konsolidasi dan kerjasama yang dilakukan oleh suami dan istri juga akan berdampak pada keharmonisan keluarga. Pada akhir tahun 2016, angka perceraian keluarga di beberapa daerah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup dratis. Salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian adalah tidak adanya pola komunikasi yang baik antara suami dan istri.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Momentum Ramadhan, menjadi sebuah kesempatan baik antara suami dan istri untuk memperbaiki hubungan mereka. Karena pertemuaan antara suami dan istri jauh lebih intens dibandingkan dengan bulan lainnya.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> “Allah telah menjadikan bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan berkah, bulan ini dapat menjadi momentum untuk memperkokoh hubungan keluarga, dengan adanya moment berkumpul pada berbuka dan sahur. Sesibuk apapun seorang suami bekerja, pasti akan melewatkan waktu sahur bersama,” terangnya.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Konsolidasi dan kerjasama tersebut menurut Wirianingsih akan tercipta jika suami dan istri dapat saling memahami. Serta, suami dan istri saling membantu meringkan beban satu sama lain. Karena menurutnya, segala amalan kebaikan yang dilakukan dibulan Ramadhan akan berbuah pahala yang besar.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> “Kerjasama hanya mungkin bisa terbangun jika tumbuh di atas rasa saling mencintai, saling pengertian, dan saling memahami satu sama lain,” ujarnya.</div>

Ramadhan Bulan Konsolidasi Keluarga

J akarta (2/6) – Banyaknya pahala kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadhan, dapat menjadi momentum suami dan istri untuk berkonsolid...

Selengkapnya

Jam Pegawai Perlu Dikurangi Selama Ramadhan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-1-Sq5Bmrigk/WTEtEzAvQsI/AAAAAAAAGUU/TlkXE56F-yAlrxRgumdX8e_PwCxRxC3pgCLcB/s1600/Kunjungan%252BBPKK%252BDPP%252BKe%252BMuara%252BAngkeSebagai%252Brangkaian%252BMilad%252Bke%252B19%252Bdan%252BHari%252BKartini_12042017_Ratih%252B%2525287%252529.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1152" height="213" src="https://2.bp.blogspot.com/-1-Sq5Bmrigk/WTEtEzAvQsI/AAAAAAAAGUU/TlkXE56F-yAlrxRgumdX8e_PwCxRxC3pgCLcB/s320/Kunjungan%252BBPKK%252BDPP%252BKe%252BMuara%252BAngkeSebagai%252Brangkaian%252BMilad%252Bke%252B19%252Bdan%252BHari%252BKartini_12042017_Ratih%252B%2525287%252529.JPG" width="320" /></a></div> <br /> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Jakarta (2/6) – Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, Wirianingsih mengusulkan kepada setiap perusahaan BUMN maupun Swatsa agar memberikan keringanan kepada para pegawainya untuk mempercepat jam pulang.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> “Beberapa tempat kerja belum memberlakukan jam khusus selama bulan Ramadhan, jam kerjanya masih sama dengan bulan biasa. Jika saya boleh usul, waktu pulangnya dipercepat agar suami atau istri, ayah atau ibu, dapat pulang lebih cepat hingga bisa berbuka bersama keluarga di rumah,” terangnya di kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (2/6/2017).</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Wirianingsih menilai, adanya keringanan yang diberikan oleh tempat kerja kepada pegawainya selama bulan Ramadhan ini dapat dimanfaatkan oleh para istri untuk melakukan peran hakikinya di dalam keluarga. Seperti, menyediakan hidangan berbuka untuk keluarga.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> “Peran asasi seorang perempuan atau seorang istri adalah sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga suaminya. Dengan adanya keringan pulang lebih awal selama bulan Ramadhan, istri dapat memanfaatkannya untuk menyiapkan dan mengatur segala keperluaan ibadah puasa. Seperti menyiapkan menu berbuka atau sahur yang bergizi dan halal. Serta memastikan bersama suami, anggota keluarga melaksanakan ibadah shalat terawih dan Ibadah lainnya,” jelasnya.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Wirianingsih cukup menyayangkan kepada beberapa tempat kerja yang tidak memberikan keringanan jam kerja kepada para pegawainya di bulan Ramadhan. Menurutnya, keringanan yang diberikan oleh tempat kerja juga dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah SWT, seperti tilawah Alquran, shalat terawih, dan amalan sunah lainnya.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> "Sebulan selama ramadhan, jika bapak ibu yang bekerja diberi keringan pulang lebih cepat, bisa melakukan buka bersama, terawih bersama. Hal-hal tersebut akan memperkokoh hubungan antar anggota keluarga," tutur Ibu dari sepuluh bintang penghafal Alquran ini.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Wirianingih meminta pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap hal ini. Berdasarkan penjelasannya, keringanan pengurangan jam kerja yang diberikan kepada karyawan juga dapat memberikan kesempatan kepada Ayah atau Ibu, Suami atau Istri untuk memperkuat hubungan antar anggota keluarga dan menciptakan keluarga yang harmonis.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> "Berbagai persoalan dalam masyarakat diantaranya berpangkal dari keluarga dan cara yang efektif untuk mengatasinya juga dimulai dari keluarga," tutupnya.</div>

Jam Pegawai Perlu Dikurangi Selama Ramadhan

Jakarta (2/6) – Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, Wirianingsih mengusulkan kepada setiap perusahaan BUMN mau...

Selengkapnya

Beri Kepercayaan Perguruan Tinggi Kelola Pemilihan Rektor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-TN-dHGGbsMc/WTEVz8oZ2jI/AAAAAAAAGT8/e8sYvzX7TjkLaBAt00vXwM8zi9ewhsYSwCLcB/s1600/fikri%2Bfaqih.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1151" height="213" src="https://2.bp.blogspot.com/-TN-dHGGbsMc/WTEVz8oZ2jI/AAAAAAAAGT8/e8sYvzX7TjkLaBAt00vXwM8zi9ewhsYSwCLcB/s320/fikri%2Bfaqih.JPG" width="320" /></a></div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Jakarta (1/6) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menanggapi polemik soal wacana pengangkatan rektor perguruan tinggi yang langsung dipilih oleh presiden.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Fikri lebih menyarankan agar sudah saatnya pemerintah semakin memberikan urusan berdemokrasi pemilihan rektor tersebut ke internal perguruan tinggi.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> “Mestinya, pemerintah semakin menyerahkan urusan seperti ini ke internal perguruan tinggi. Beri kepercayaan perguruan tinggi agar lebih mandiri, dan agar bisa terus mengkonsolidasikan kehidupan demokrasi di kampus. Tidak hanya pada tataran teori, namun menjadi ajang untuk menerapkan ilmu mereka,” jelas Fikri di Jakarta, Kamis (1/6).</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Di sisi lain, Fikri mengakui selama ini ada persoalan terkait dengan konsolidasi kehidupan praktek berdemokrasi di kalangan sivitas akademika di perguruan tinggi. Yaitu, terkait dengan regulasi pemilihan rektor, dimana 30 persen darinya menjadi hak menteri (Menristekdikti).</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Dampaknya, orang yang terpilih secara demokrasi dengan perolehan suara tertinggi di ajang pemilihan rektor secara internal, menjadi tidak terpilih karena tidak mendapat dukungan menteri.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> “Dengan diambil alihnya pemilihan rektor oleh presiden, alih-alih menghentikan kemelut di internal perguruan tinggi, bisa menjadi semakin runyam. Sebab, birokrasi menjadi semakin panjang sampai ke presiden,” jelas Aleg Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ini.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Padahal, tambah Fikri, selama ini kemelut pemilihan rektor yang hanya ditangani menristekdikti saja berlarut sangat lama. Apalagi, jika sekarang hendak ditentukan langsung oleh presiden yang memiliki banyak urusan, maka diprediksi akan semakin lama polemik tersebut.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> “Sebagai contoh, untuk setingkat PP saja sebagai mandat dari UU yang sudah ditetapkan DPR bahkan sudah sangat lama diundangkan oleh Mensesneg, banyak ratusan jumlahnya yang tak kunjung terbit karena harus disetujui dan ditandangani oleh presiden. Ini tentu birokrasi yang sangat tidak praktis, tidak modern,” tegas Fikri.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Diketahui, dalam Pidato saat Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kamis (1/6), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan pernyataan bahwa pemilihan rektor, baik di swasta maupun negeri, akan beralih dari Menristekdikti menjadi langsung dipilih oleh presiden.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Hal itu diungkapkan Mendagri Tjahjo dalam rangka untuk lebih membumikan ideologi Pancasila, termasuk di lingkungan pendidikan. Sehingga dapat memberikan pemahaman dan sanksi terhadap siapapun baik yang sengaja maupun terang-terangan menolak Pancasila.</div>

Beri Kepercayaan Perguruan Tinggi Kelola Pemilihan Rektor

Jakarta (1/6) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menanggapi polemik soal wacana pengangkatan rektor perguruan tinggi yang la...

Selengkapnya

Aher: Pancasila Perlu Dipahami, Dihayati dan Diamalkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-pkIlKEnfWrs/WTDk9z4E85I/AAAAAAAAGTw/0aSbDtPotcUHee_1OGi_BQR4PQNkquSOgCLcB/s1600/aherpancasila.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1155" height="212" src="https://2.bp.blogspot.com/-pkIlKEnfWrs/WTDk9z4E85I/AAAAAAAAGTw/0aSbDtPotcUHee_1OGi_BQR4PQNkquSOgCLcB/s320/aherpancasila.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Bandung (2/6) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengingatkan agar masyarakat serta seluruh komponen bangsa perlu memperkuat komitmennya terhadap Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Untuk itu, dia mengajak agar Pancasila bisa dihayati, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> "Khawatir ada gangguan-gangguan dari luar yang kemudian melemahkan komitmen Indonesia terhadap Pancasila, maka Pancasila harus terus digelorakan, dipahami, diamalkan, dihayati, kemudian dipahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya," kata Aher usai dirinya menjadi Pembina Upacara dalam rangka Hari Lahir Pancasila Tingkat Provinsi Jawa Barat di halaman depan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Kamis (1/6/2017).</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Perlu ada jargon yang bisa mengingatkan masyarakat untuk lebih memaknai nilai Pancasila. Jargon ini penting agar masyarakat bisa dengan mudah memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> "Perlu ada jargon ya untuk supaya dengan mudah masyarakat -- anak-anak muda khususnya -- mengingat (Pancasila). Makanya jargonnya 'Saya Indonesia, Saya Pancasila'," ujar Aher.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hari Lahir Pancasila. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Untuk itu, tanggal 1 Juni ditetapkan Pemerintah sebagai Hari Libur Nasional.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Diharapkan melalui momentum Hari Lahir Pancasila ini, bisa meningkatkan komitmen bangsa terhadap Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Pada saat yang sama, komitmen juga lahir untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta menjaga nilai luhur keharmonisan bangsa melalui Bhineka Tunggal Ika.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> "Bapak Presiden sudah menekankan betul bahwa kita seluruhnya harus berkomitmen dengan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara, berkomitmen dengan Undang-Undang Dasar 1945, berkomitmen dengan mempertahankan NKRI, dan berkomitmen untuk hidup harmomis dalam kebhinekaan tetapi pada saat yang sama kita adalah satu. Itulah ke-bhineka-an dan ke-ika-an kita," ungkap Aher.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Sementara itu, dalam Upacara Hari Lahir Pancasila Tingkat Provinsi Jawa Barat, dalam sambutan yang dibacakan Gubernur, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah juga keberagaman. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan, dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia. Menurut Jokowi, itulah ke-bhineka tunggal ika-an bangsa dan negara Indonesia.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Namun, Jokowi juga mengingatkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan. Kebhinekaan Indonesia sedang diuji oleh sikap tidak toleran pengusung ideologi selain Pancasila.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> "Kebhinekaan kita sedang diuji. Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebhinekaan dan keikaan kita. Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila," katanya.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> "Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong," lanjutnya.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Menurut Jokowi kita perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan perang saudara. Namun, dengan Pancasila dan UUD 1945 kita bisa terhindar dari masalah-masalah tersebut. Bangsa ini bisa hidup rukun dan bergotong royong memajukan negeri. Bahkan dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil, dan makmur di tengah kemajemukan.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Untuk mempertahankan itu semua, Jokowi mengajak peran aktif para tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri, serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> "Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila," tukas Jokowi.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Selain itu, bentuk komitmen lain dari Pemerintah untuk menguatkan Pancasila yaitu melalui pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Unit kerja ini telah diundangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Bersama dengan komponen bangsa lainnya, lembaga ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.</div>

Aher: Pancasila Perlu Dipahami, Dihayati dan Diamalkan

Bandung (2/6) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengingatkan agar masyarakat serta seluruh komponen bangsa perlu memperkuat ko...

Selengkapnya

Terima Aspirasi Di Bulan Suci , Perwakilan Warga Pasar Minggu Datangi Fraksi PKS Jakarta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://4.bp.blogspot.com/-Bofml_ZdtmQ/WTDku5QitgI/AAAAAAAAGTs/pTTGWOhSa84WD6gtwqDrQETdKA2XF1eQgCLcB/s1600/aspirasijakartapasming.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="240" src="https://4.bp.blogspot.com/-Bofml_ZdtmQ/WTDku5QitgI/AAAAAAAAGTs/pTTGWOhSa84WD6gtwqDrQETdKA2XF1eQgCLcB/s320/aspirasijakartapasming.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Jakarta (2/6) – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tetap menerima aspirasi di Hari Aspirasi pada Selasa setiap pekannya meski bulan Ramadhan. Kali ini Fraksi PKS menerima Forum RT RW LMK Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk menyampaikan penolakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di lahan PD Pasar Jaya, Pasar Minggu.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Perwakilan warga ini diterima oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, dan Anggota DPRD Komisi A Bidang Pemerintahan Fraksi PKS dapil Jakarta Selatan Achmad Yani, dan Anggota Komisi D bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Rois Hadayana Syaugie.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Koordinator RT RW LMK Pasar Minggu, Asep Suwirdja yang mengawali penyampaian aspirasi ini mengatakan, adanya kekhawatiran warga terkait rencana pembangunan rusunawa menjadi rusak tatanan masyarakat, dirinya juga menyampaikan, pembagunan rusunawa di daerah Pasar Minggu tidak tepat sasaran.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> “Dahulu memang ada rencana revitalisasi Pasar Minggu yang pernah direncanakan Gubernur Fauzi Bowo, dan sangat disetujui pedagang juga warga. Namun kini berubah, kenapa menjadi membangun rusunawa di atas lahan PD. Pasar Jaya,” ujar Ketua RW 01 Pasar Minggu ini <span style="box-sizing: border-box;">di Ruang Pertemuan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Gedung DPRD DKI Jakarta lantai 6, Kebon Sirih, Jakarta Pusat,</span> Selasa (30/5).</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Perwakilan warga lainnya, Ahmad Iskandar yang didampingi Ketua RW 02 Pasar Minggu Nurokhim menambahkan, kemacetan yang semakin meluas di wilayah Pasar minggu akibat rekayasa lalu lintas, banjir yang masuk ke wilayah yang sebelumnya tidak terkena banjir merupakan dampak dari rencana pembangunan rusunawa yang sudah terasa. Disampaikan pula penutupan depo pembuangan sampah di Kecamatan Pasar Minggu juga menjadi salah satu keluhan warga. Iskandar yang juga Ketua RW 010 Pasar Minggu ini meminta persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) agar dipenuhi untuk kelayakan pembangunan rusunawa, “Dampak dari penutupan depo Pembuangan sampah mengakibatkan 7 (tujuh) Kelurahan kesulitan membuang sampah,” katanya.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyampaikan, prinsipnya ketika ada warga yang dizhalimi, Fraksi PKS akan perjuangkan dan mengawal kepentingan warga. Suhaimi juga menyarankan, setelah dari Fraksi PKS, perwakilan warga juga beraudiensi dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi BUMD salah satunya PD Pasar Jaya, yang Ketua Komisinya berasal dari Fraksi PKS Tubagus Arif, “Agar permasalahannya dapat dicarikan solusinya karena Komisi B bermitra dengan PD Pasar Jaya,” jelas Suhaimi. </div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Di samping itu Ketua Fraksi juga menyarankan untuk beraudiensi dengan DPR RI Komisi V Bidang Infrastruktur yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar dibantu memperjuangkan kepentingan warga Pasar Minggu, “Juga tentunya agar menjalin komunikasi dengan Anggota Legislatif PKS yang ada di dapil Pasar Minggu Jakarta Selatan, sehingga dapat melakukan advokasi lebih real, yang menjadi tugas wakil rakyat,” pungkas Suhaimi.</div>

Terima Aspirasi Di Bulan Suci , Perwakilan Warga Pasar Minggu Datangi Fraksi PKS Jakarta

Jakarta (2/6) – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tetap menerima aspirasi di Hari Aspirasi pada Selasa setiap pekannya meski bulan Ramadhan. K...

Selengkapnya

FPKS akan Terus Walk Out Jika Fahri Hamzah Pimpin Paripurna 31 May 2017 | 18:33 WIB

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-gpwVX20UoLA/WTDkexFsaXI/AAAAAAAAGTo/EZW_wFder9EArDKMKltlbUMq9ShES3RZgCLcB/s1600/hnwwwwww%2B%25281%2529.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1152" height="213" src="https://3.bp.blogspot.com/-gpwVX20UoLA/WTDkexFsaXI/AAAAAAAAGTo/EZW_wFder9EArDKMKltlbUMq9ShES3RZgCLcB/s320/hnwwwwww%2B%25281%2529.JPG" width="320" /></a></div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Jakarta (31/5) -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR akan terus melakukan aksi 'walk out' jika Fahri Hamzah memimpin sidang paripurna DPR. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menuturkan, hal itu dilakukan hingga surat Fraksi PKS terkait pergantian Fahri sebagai pimpinan DPR ditindaklanjuti. "Ya, akan WO juga sampai surat fraksi ditindaklanjuti," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2017).</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Hidayat menuturkan, interupsi Sigit Sosiantomo saat paripurna pada Selasa (30/5/2017) kemarin, mengingatkan kepada pimpinan DPR terkait surat fraksi tersebut.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Di samping itu, Fahri juga sudah dipecat dari jenjang keanggotaan partai sehingga dianggap tak memiliki legitimasi untuk mewakili PKS sebagai pimpinan DPR.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> "Pertanyaannya adalah beliau memimpin itu mewakili fraksi apa? Kalau beliau tak mewakili fraksi PKS, mewakili apa? Kami PKS tak merasa diwakili karena memang beliau bukan anggota PKS," kata Wakil Ketua MPR RI itu.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Ia menganggap sikap tersebut wajar dilakukan. "Itu sikap rasional. Misalnya, Anda dalam satu organisasi, wakil Anda sudah dipecat. Apakah Anda masih nyaman dipimpin oleh orang yang bukan dari organisasi Anda?" kata dia.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Hidayat menegaskan, merujuk aturan yang ada, penempatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan kewenangan fraksi. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Tata Tertib DPR.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Adapun jika ada langkah hukum yang ditempuh Fahri, maka itu terkait dengan status sebagai anggota Dewan. Hal serupa terjadi pada pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin menjadi Setya Novanto. "Misalnya, saya pimpinan di Banggar, saya itu bisa dipindahkan fraksi kapanpun fraksi menghendaki. Itu lah yang berlaku dan terjadi pada siapa pun," ucap Hidayat.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> <em style="box-sizing: border-box;">sumber: kompas.com</em></div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> <em style="box-sizing: border-box;"><br /></em></div>

FPKS akan Terus Walk Out Jika Fahri Hamzah Pimpin Paripurna 31 May 2017 | 18:33 WIB

Jakarta (31/5) -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR akan terus melakukan aksi 'walk out' jika Fahri Hamzah memimpin...

Selengkapnya