PKS: Dana Haji Untuk Infrastruktur Berpotensi Melanggar Hukum

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-AdIEM_36GLY/WXrbZoHf0lI/AAAAAAAAGsQ/ocQJ1_3oILkRuUEc9MKcKHfasofnkINjQCLcBGAs/s1600/iskanqolbalubisk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1151" height="213" src="https://1.bp.blogspot.com/-AdIEM_36GLY/WXrbZoHf0lI/AAAAAAAAGsQ/ocQJ1_3oILkRuUEc9MKcKHfasofnkINjQCLcBGAs/s320/iskanqolbalubisk.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Jakarta (28/7) - PKS menilai keinginan Presiden Joko Widodo menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur telah menyalahi tujuan penggunaan dana haji itu sendiri.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Politisi PKS Iskan Qolba Lubis menyebut bahwa jamaah haji membayarkan dana haji dengan akad untuk berhaji dan bukan untuk membangun infrastruktur.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Selain itu, Iskan juga menilai bahwa penggunaan dana haji di luar peruntukkan bagi jemaah haji berpotensi melanggar hukum, terutama UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> “UU haji telah mengamanatkan bagi pendirian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang diamanahi untuk mengelola keuangan jamaah haji, termasuk menginvestasikan agar lebih bermanfaat untuk kepentingan jamaah haji. Lalu jika dana haji digunakan semaunya, apa gunanya BPKH yang dibentuk?,” kata wakil ketua Komisi VIII DPR RI dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/7).</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Menurutnya, penggunaan dana untuk infrastruktur itu diperbolehkan apabila dana tersebut digunakan sebatas dalam rangka penyempurnaan fasilitas haji, seperti pembangunan pemondokan jemaah haji, pembangunan rumah sakit jemaah haji, revitalisasi pemondokan haji di dalam negeri maupun di Saudi, dan sebagainya.</div>

PKS: Dana Haji Untuk Infrastruktur Berpotensi Melanggar Hukum

Jakarta (28/7) - PKS menilai keinginan Presiden Joko Widodo menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur telah menyalahi tujuan...

Selengkapnya

PKS Siapkan Strategi Pemenangan Pemilu 2019

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-OiYXAsie_Pk/WXrbB0S_HFI/AAAAAAAAGsM/tGXP8Kb0bsw7lWa3XIZ6sbIc_Kw4h6EWwCLcBGAs/s1600/mardanialiie.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1097" height="224" src="https://1.bp.blogspot.com/-OiYXAsie_Pk/WXrbB0S_HFI/AAAAAAAAGsM/tGXP8Kb0bsw7lWa3XIZ6sbIc_Kw4h6EWwCLcBGAs/s320/mardanialiie.jpeg" width="320" /></a></div> <br /> <br /> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Jakarta (27/7) - Meski pemilu 2019 masih lama, PKS jauh-jauh hari sudah mempersiapkan strategi pemenangan.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Hal itu dilakukan Mardani Ali Sera, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang membuka Forum Group Discussion (FGD) strategi pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2019 di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Komplek Senayan.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Mardani, dalam keterangan resminya, Kamis (27/7), mengatakan agenda ini merupakan rangkaian program pemenangan menyongsong Pemilu 2019 yang akan datang.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> “Dua Tahun lagi kita menyongsong pesta demokrasi tahunan. Yang menarik tahun nanti untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia menggelar pemilihan serentak sejak keputusan MK tahun 2013 lalu,” katanya.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Legislator Dapil Jabar VII itu mengungkapkan menghadapi pemilu nanti diperlukan strategi yang jitu mendorong agar seluruh struktur maupun calon legislator PKS memiliki kemampuan pemataan dapil sebagai salah satu strategi pemilu.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Pihaknya pada Pemilu 2019 nanti menargetkan perolehan suara nasional sebesar 12%. Menurutnya target tersebut tidak mustahil bisa tercapai.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Ketua Tim Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilukada (BP3) DPP PKS, Agoes Poernomo mengatakan pihaknya sudah melakukan perhitungan secara mendalam terkait target PKS 2019 tersebut.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> “Kami sudah melakukan perhitungan mendalam terkait target itu,” katanya.</div> <span style="background-color: white; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; text-align: justify;">Sumber: </span><a href="http://kabar24.bisnis.com/read/20170727/15/675527/pks-siapkan-strategi-pemenangan-pemilu-2019" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; text-align: justify; text-decoration-line: none; transition: all 0.5s ease;">Bisnis.com</a>

PKS Siapkan Strategi Pemenangan Pemilu 2019

Jakarta (27/7) - Meski pemilu 2019 masih lama, PKS jauh-jauh hari sudah mempersiapkan strategi pemenangan. Hal itu dilakukan Mardani ...

Selengkapnya

Konsep NCICD Harus Diawali dengan Pembatasan Penggunaan Air

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-oP0ybC2eWm8/WX_01k7d4rI/AAAAAAAAGtY/l3PmyjKYvGcjHch_zmCG9oS4CGentpW_gCLcBGAs/s1600/Diskusi%252BPublik%252BBid.%252BEkuinteklh%252BDPP%252BPKS_27Juli2017_Daru%252B%2525281%252529.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1152" height="213" src="https://2.bp.blogspot.com/-oP0ybC2eWm8/WX_01k7d4rI/AAAAAAAAGtY/l3PmyjKYvGcjHch_zmCG9oS4CGentpW_gCLcBGAs/s320/Diskusi%252BPublik%252BBid.%252BEkuinteklh%252BDPP%252BPKS_27Juli2017_Daru%252B%2525281%252529.JPG" width="320" /></a></div> <br /> <br /> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Jakarta (28/7) - Konsep National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) harus diawali dengan pembatasan pengambilan air pam.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pengendalian Dampak Kebijakan dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Wijayanti dalam diskusi publik "Masa Depan Reklamasi dan Pembangunan Berkelanjutan di Jakarta" yang diadakan Bidang Ekonomi Keuangan Keuangan Teknik dan Lingkungan Hidup (Ekuintek LH) DPP PKS.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> NCICD adalah proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> "NCICD tidak hanya berarti tanggul tapi lebih dari itu. Oleh sebab itu seharusnya penduduk Jakarta tidak mengambil air sendiri-sendiri dengan jet pam. Dan itu harus dilayani. Ini yang harus diterjemahkan oleh pemerintah DKI Jakarta," kata Laksmi di MD Building Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2017).</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Secara teori reklamasi itu, kata Laksmi, upaya perbaikan pesisir. Hanya saja yang menjadi catatan diperuntukkan untuk apa reklamasi itu. Yang sering menjadi pertimbangan adalah acuan (benchmark) Singapura dan Tokyo. Cara hidup kedua kota itu adalah penambalan yang berkesinambungan.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Jika berkaitan dengan drainase kota skala besar yakni kanal, dari Kanal Barat hingga Kanal Timur. "Jadi NCICD mencoba untuk melakukan planning ulang yang benchmarknya pakai Belanda dan Kanada. Itu dasarnya," katanya.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Tentang reklamasi selama penghentiannya, menurut Laksmi, harus ada tindak lanjutnya. "Yang perlu diperbaiki adalah perencana tata ruang Jabodetabek yang sekarang baru direvisi dan dilihat ulang lagi, yang turun akhirnya ke DKI Jakarta.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> "Kalau kami pemerintah segala tentang tata ruang harus melihat dari aspek legalnya. Kalau (reklamasi) menggantung begini agak repot," ungkapnya.</div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #181512; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; text-align: justify;"> Diskusi tersebut dihadiri pula oleh Anggota DPR Komisi VII Zulkieflimansyah, Ketua Bidang Ekuintek LH DPP PKS Memed Sosiawan Direktur Pengaduan dan Pengawasan dan Sanksi Administratif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati.</div>

Konsep NCICD Harus Diawali dengan Pembatasan Penggunaan Air

Jakarta (28/7) - Konsep National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) harus diawali dengan pembatasan pengambilan air pam. ...

Selengkapnya