GuidePedia

0

Wacana pemberlakuan rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekap) dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendapat sambutan baik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Akan tetapi, parpol berlambang sabit kembar itu menginginkan agar ada penekanan soal substansi pemilihan umum sebagai alat demokrasi.
“Jangan sampai jadi demokrasi prosedural. Pemilu ini betul-betul jadi alat untuk pencerdasan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan,” ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, di Jakarta, Senin (8/7).
Menurut dia, tidak masalah jika ada sistem penghitungan berbasis elektronik. Sama halnya tidak ada persoalan dengan ide pencoblosan elektronik alias e-voting. Akan tetapi, apa pun metode yang digunakan, prinsipnya pemilu tetap harus terbuka.
Mardani berpendapat, penegakan prinsip pemilu itu harus lebih mengemuka daripada sekadar sistem yang digunakan. Dia menilai secanggih apa pun sistem pemilu yang digunakan, akan menjadi percuma jika implementasinya terkungkung dalam demokrasi prosedural saja. Sementara, yang dikehendaki publik adalah pemilihan umum yang baik, terbuka, dan benar-benar aspiratif.
“Sayang kalau tidak terwujud kesejahteraan karena pemilunya pemilu yang prosedural, bukan substansial,” tutur Mardani.
Dia juga menyampaikan pandangannya soal syarat ambang batas pencalonan di Pilkada Serentak 2020. Menurut dia, syarat minimal 20 persen (perolehan suara parpol atau gabungan parpol) untuk mencalonkan kepala daerah cukup berat. Mardani pun mengusulkan agar persentasenya diturunkan hingga 5 persen.
Dengan begitu, calon yang berkompetisi akan jauh lebih banyak dan masyarakat juga punya alternatif dalam menentukan pilihan. “Biarkan saja orang terbaik maju, 5 persen akan sangat dinamis, akan sangat partisipatif, hasilnya orang terbaik. Begitu,” ujar Mardani. (AIJ)
Sumber : indonesiainside.id

Post a Comment

 
Top