KABAR PKS

22 Tahun PKS: Penegasan Jati Diri Partai Dakwah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-OfTLmF7xcfA/Xp2IdRFLlMI/AAAAAAAABPo/tmpJXEHLJpIsgqAkawld4TEIIV-A4QtjgCLcBGAsYHQ/s1600/FB_IMG_1587382345732.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="720" height="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-OfTLmF7xcfA/Xp2IdRFLlMI/AAAAAAAABPo/tmpJXEHLJpIsgqAkawld4TEIIV-A4QtjgCLcBGAsYHQ/s400/FB_IMG_1587382345732.jpg" width="400" /></a></div>
 
Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah partai untuk berkuasa? Tak ada jawaban seragam. Sebab banyak aspek yang mempengaruhinya. Terutama kondisi sosial, politik dan kultur Negera setempat. 
 
Namun, jika ada tanya: berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menegaskan jati diri sebuah partai? Sepertinya, rentang usia 22 tahun cukup tepat menjadi jawabannya. Umur itulah yang kini dimiliki Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 
 
Sejak awal berdirinya pada 1998 silam, PKS--dulu Partai Keadilan (PK)--, menegaskan jati dirinya sebagai partai dakwah. Memadukan antara dunia politik dan dakwah. Banyak pihak yang meragukannya. Sebab, kedua bidang tersebut ibarat minyak dan air. Tak dapat disatukan. 
 
Dalam perjalanannya, menyatukan keduanya memang tak mudah. Politik sarat intrik dan manuver. Sementara dakwah harus luwes dan merangkul sebanyak mungkin orang. Partai berorientasi suara dan jangka pendek lima tahunan. Sementara dakwah tak cuma soal suara dan berjangka panjang. 
 
Di rentang 22 tahun tersebut, PKS telah mengikuti 5 kali pemilu. Pada 1999 hanya dapat 7 kursi DPR RI. Lima tahun berikutnya melonjak drastis menjadi 45 kursi. Pada 2009, 2014 dan terakhir 2019, perolehan kursi relatif stabil. Antara 40-50 kursi. Persentase suaranya pun demikian. Sekitar 6-8%. Banyak yang menilai, PKS sebagai partai menengah. 
 
Pengalaman mengikuti 5 kali pemilu, juga ada pilpres dan ribuan pilkada, membuat PKS semakin jelas menemukan jati dirinya. Bahwa pilihan sebagai partai dakwah sebuah langkah tepat. 
 
Banyak pihak yang menganggap, PKS seringkali dikhianati oleh kawan politiknya. Awalnya seiring sejalan, tapi belakangan ditinggalkan. Mulanya memberikan janji-janji manis, namun ujungnya tak ditepati. PKS pun dianggap polos dan polos. 
 
Tapi anehnya, meski kerap dikecewakan dengan situasi politik, PKS tetap saja melayani rakyat. Ada pemilu atau tidak, kader-kader PKS terus bergerak berkhidmat. Terutama ketika ada bencana semacam banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan dan yang hari-hari sedang dihadapi bersama yaitu menanggulangi covid-19. Tanpa pandang bulu, kader PKS sigap membantu. Tak melihat latar belakang agama, suku dan pilihan politik. 
 
Contoh yang menghebohkan terjadi pada September 2019 lalu. Secara live, seorang 
ibu berkaos hitam dan berambut pendek tampil di Indonesia Lawyers Club (ILC). Berulang kali dia menyebut PKS dalam acara yang mengangkat tema soal ancaman kabut asap di Riau. 
 
Ibu tersebut bernama Ayang Rumika, pengungsi di Posko Kesehatan DPW PKS Riau. Dia mengisahkan perjuangannya menyelamatkan cucunya dari ancaman kabut asap yang mengganas. 
 
Kata Ayang, kader-kader PKS yang membantunya. Menjemputnya di rumah, dan membawanya ke posko. Kemudian mengantarnya ke rumah sakit. Sampai memberinya uang Rp 1 juta untuk deposit. 
 
Kini, contoh lain juga tersaji. Ketika pandemi corona sedang terjadi, kader-kader PKS tak berhenti melayani rakyat. Di level pimpinan, para anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten memotong gajinya untuk diberikan kepada tenaga medis dan korban Corona. Di tingkat akar rumput, kader-kadernya melakukan penyemprotan disinfektan, membagikan masker hingga sembako kepada masyarakat. 
 
Padahal, kalau pakai kalkulasi politik, ini pasti rugi. Sebab pemilu masih lama. Mereka yang dibantu, mayoritas pasti akan lupa. Yang diingat adalah partai yang memberinya terakhir, jelang pemilu. 
 
Namun, hitungan politik itu kami pinggirkan. Karena, dakwah tidak memilih waktu kapan kita harus berbuat baik. Ketika ada orang membutuhkan pertolongan, maka saat itu pula kita harus beraksi. 
 
Maka dari itu, sangat tepat jika tema besar Milad ke-22 Tahun PKS adalah Wujudkan Solidaritas Nasional, Kian Kokoh Melayani Rakyat. Tema ini menegaskan kondisi krisis yang terjadi di Tanah Air. Juga mengkonfirmasi jati diri PKS, yakni untuk terus mengokohkan dirinya melayani rakyat yang sedang terbebani masalah sangat berat. 
 
Akankah cara-cara ini membuat partai dakwah bisa memimpin negeri? Seizin Allah, perjalanan waktu yang akan menjawabnya. 
 
Selamat Milad Partai Keadilan Sejahtera ke-22 
 
H. Achmad Syaikhu

22 Tahun PKS: Penegasan Jati Diri Partai Dakwah

Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah partai untuk berkuasa? Tak ada jawaban seragam. Sebab banyak aspek yang mempengaruhinya. Terutam...

Selengkapnya

22 Tahun PKS: Dua Digit, Dua Periode Oposisi, Dua Besar Di 2024?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-8ml4rsj8o7I/Xp1rMxBQ_4I/AAAAAAAABPM/6hAJ3GZacboNhwXlb-VIoj368UUE6NiZACLcBGAsYHQ/s1600/FB_IMG_1587374851443.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="720" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-8ml4rsj8o7I/Xp1rMxBQ_4I/AAAAAAAABPM/6hAJ3GZacboNhwXlb-VIoj368UUE6NiZACLcBGAsYHQ/s640/FB_IMG_1587374851443.jpg" width="640" /></a></div>
 
 
Erwyn Kurniawan 
Presiden Reli 
 
Bisa jadi, ketika banyak anak muda mendeklarasikan Partai Keadilan (PK) pada 1998 silam, balon pesimisme hadir. Partai ini dianggap sekadar memperpanjang daftar lahirnya partai baru paska Orde Baru tumbang. Apalagi ketika melihat basisnya. Sangat perkotaan. 
 
Di usianya yang ke-22 tahun, mari kita sama-sama soroti PKS berdasarkan data dan fakta. Sebagai dasar bagi kita memproyeksi Raihan suara PKS pada 2024. 
 
*Tembus Dua Digit* 
 
Reformasi Mei 1998 – meminjam istilah Bachtiar Eflendy dalam menamai gerakan mahasiswa yang marak sepanjang bulan Mei 1998, memang membuka kran politik selebar-lebarnya. Saat itu, hampir tiap hari partai politik dideklarasikan akibat terjadinya proses liberalisasi dan relaksasi politik di Indonesia. Jumlahnya mencapai ratusan sebelum akhirnya hanya tersisa 48 yang dapat mengikuti pemilu 1999. 
 
Bermacam aliran partai lahir. Termasuk yang berideologi dan berbasis massa Islam dan salah satunya PK. Tercatat 19 partai Islam yang ikut dalam pemilu 1999 diantaranya PPP, PBB, PK. PPI Masyumni, PSII 1905, Partai Masyumi Baru, PUI, PIB, Partai KAMI, PUMI, Partai SUNI. PAY, PAN, dan PKB. Dari sekian banyak partai Islam tersebut, kini hanya tiga partai yang bertahan yakni PKB, PAN, PPP dan PK (kini PKS). 
 
Kemampuan PKS terus eksis dalam percaturan politik di Indonesia tentu saja mencengangkan. Banyak sebab yang membuat partai ini dianggap remeh saat kemunculannya kali pertama, 22 tahun lalu. Misalnya saja soal akar sejarah. Secara geneologi, PKS tak memiliki jejak dalam sejarah politik di Indonesia. Berbeda dengan PKB yang berbasis NU, PAN yang berbasis Muhammadiyah atau PPP yang telah berdiri di awal Orde Baru. Sehingga kemudian banyak yang mengistilahkan PKS merupakan “partai impor” dari Timur Tengah. 
 
Sebab lain, terkait dengan ijtihad menggabungkan gerakan dakwah dan politik. Hal ini menimbullan pesismisme dari beberapa kalangan terhadap umur sejarah partai ini. Kesan itu misalnya tertangkap dengan jelas saat kita membaca tulisan Dahlan Iskan di Harian Suara Indonesia pada 21 September 1998. Dahlan yang masih menjadi Direktur Jawa Pos saat itu memberi judul tulisannya Massa Santun Di Dunia yang Bergetah. 
 
Dalam artikelnya itu, Dahlan sangat kagum dengan keberadaan partai ini. Namun, di akhir tulisan, keterpesonaan Dahlan terhadap partai ini ditutup dengan kalimat yang secara kuat mengesankan keraguannya terhadap kelangsungan hidup PK. 
 
Tulis Dahlan: 
 
Yang kita tunggu, bagaimana ketika mereka bertekad untuk berkiprah di panggung politik, yang bukan hanya banyak getah lama tapi juga akan muncul getah-getah baru… 
 
Balon pesimisme kian membesar ketika melihat raihan suara PK. Dalam pemilu 1999 hanya meraih 1.436.565 suara (1,36%) atau setara dengan 7 kursi DPR. Partai ini tak lolos parliamantary treshold (ambang batas parlemen) sehingga harus mengubah nama dari PK menjadi PKS. 
 
Pemilu 2004 mengubah cara pandang banyak orang terhadap PKS. Partai ini secara tak terduga melejit perolehan suaranya dengan mendapat 8.325.020 juta (7,34%) atau setara dengan 45 kursi DPR. Besama Partai Demokrat, PKS menjadi bintang terang dalam pemilu 2004. Keberadaan partai ini pun mulai diperhitungkan. 
 
Hingga Pemilu 2014, suara PKS relatif stabil. Di kisaran 8 juta suara. Secara persentase sekitar 6-8 persen. Kursi di DPR RI antara 40-57 buah. 
 
Baru pada Pemilu 2019 ada perubahan. Secara persentase memang masih 8 persen. Namun, untuk kali pertama dalam sejarah, suara PKS menembus dua digit. Mendapat 11. 493.663. Banyak pengamat yang mengatakan, kenaikan ini karena keberadaan PKS sebagai oposisi dan dukungan umat, khususnya dari alumni 212. 
 
*Dua Periode Terakhir Oposisi* 
 
Sudah lima kali PKS mengikuti pemilu. Dinamika terjadi. Ada saat di dalam pemerintahan. Ada kalanya juga di luar kekuasaan. Tercatat, tiga kali PKS menjadi oposisi. Kali pertama pada saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden periode 2001-2004, menggantikan Gus Dur. 
 
Dua oposisi lainya pada masa Jokowi-JK dan Jokowi-Ma'ruf Amin. Pada 2014-2019, PKS beroposisi pada pemerintahan Jokowi-JK yang menang pilpres. Ketika itu, hanya dua partai yang secara tegas memproklamirkan dirinya sebagai oposisi. Salah satunya PKS. 
 
Ketegasan sikap PKS sebagai oposisi berlanjut. Jokowi kembali berkuasa, dan PKS sejak awal menegaskan keberadaannya. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyatakan, pilihan sebagai oposisi adalah ikhtiar PKS untuk memantaskan demokrasi di Indonesia. 
 
Ini sungguh pilihan yang tidak mudah. Di saat partai-partai lain memilih untuk merapat kepada Penguasa, PKS justru mantap berdiri sebagai oposisi. Gula-gula kekuasaan tak membuat partai ini tergoda. Sumber daya ekonomi yang melimpah saat ikut kekuasaan sepertinya dipinggirkan. Partai Dakwah ini lebih memilih berada dalam barisan rakyat yang kian hari hidupnya semakin sulit. 
 
Jika mau jujur, ketegasan sikap oposisi PKS pada dua periode terakhir lebih mendapat sorotan publik. Dibandingkan ada saat beroposisi terhadap Megawati. Mengapa? 
 
Pertama, karena PKS sudah masuk partai menengah. Sikap dan perilakunya sedikit banyak dapat mempengaruhi kebijakan politik. Berbeda dengan masa 2001-2004, saat itu hanya 7 kursi yang dimiliki PKS. Dianggap partai kecil. 
 
Kedua, situasi sosial politik yang berbeda. Keterbelahan terjadi sejak 2014. Dan tetap terjadi walau Prabowo sudah merapat di periode 2019-2024 ini. Keterbelahan publik sepintas terlihat karena soal pilihan politik dan identitas. Padahal, sejatinya itu hanya yang terlihat di permukaan. 
 
Publik saat ini banyak yang gelisah dan resah terhadap kondisi ekonomi. Apalagi saat ini, ketika wabah corona melanda. PHK dimana-mana. Semua sektor kehidupan terkena imbasnya. Orang lapar semakin banyak. 
 
Dengan kondisi ini, rakyat berharap ada pihak-pihak yang berani menyuarakan kondisi tersebut. Mereka berharap ada partai yang berjuang bersama mereka. Pada titik inilah, keberadaan PKS sebagai oposisi pada dua periode terakhir mendapat sorotan. 
 
*Dua Besar Di 2024?* 
 
Ada dua pekerjaan rumah terbesar saat sebuah gerakan dakwah bermetafmorfosa menjadi partai politik. Ke luar, ia harus meyakinkan publik tentang keterbukaan atau inklusifitas partai di tengah masyarakat yang majemuk. Ke dalam, ia harus meyakinkan kader soal senafasnya antara dakwah dan politik terutama dalam pilhan-pilihan strategi taktik di lapangan. 
 
Saat sebuah gerakan ideologis dengan warna dakwah yang kuat menjelma menjadi sebuah partai politik, maka lahirnya kecurigaan terhadap adanya agenda tersembunyi tak bisa dihindarkan. Dan kalangan Islamphobia kemudian menghembusan isu negatif kepada PKS. Misalnya isu Indonesia akan dijadikan sebagai negara Islam saat kelak PKS memimpin. 
 
Kecurigaan di atas tidak serta merta menghilang dengan ikhtiar menjadikan PKS sebagai partai terbuka. Juga tak akan langsung sirna saat PKS menggelar acara wayangan, menghelat lomba menulis kebangsaan, ber harlem shake, senam nusantara dan sejenisnya. Butuh waktu cukup panjang untuk mengubah imaji publik soal “fundamentalisme” PKS ini. Ditambah lagi suasana kebatinan sejak 2014. Keterbelahan di masyarakat begitu kental terasa. 
 
Dii tingkat akar rumput, isu kemajemukan juga belum mampu dicerna dengan baik. Masih banyak kader PKS yang terkesan menutup diri. Misalnya menjaga jarak dengan non muslim atau tak mau ikut acara tahlilan dan yasinan. Kondisi ini membuat masyarakat menangkap kesan bahwa PKS tetap tak berubah. Singkatnya, bagi kalangan luar, PKS itu hijau yang kemerah-merahan. Dan bagi beberapa kader, PKS itu merah yang kehijau-hijauan. 
 
Sekarang kita menyoal secara singkat pekerjaan rumah yang bersifat ke dalam atau internal. Meyakinkan kader bahwa nilai-nilai dakwah itu sejalan dengan politik bukanlah perkara mudah. Menjadi partai politik adalah soal bagaimana meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Dan di lapangan, persoalan bagaimana meraih simpati publik di alam demokrasi kerap “berbenturan” dengan nilai-nilai dakwah. 
 
Di negeri ini, aroma politik uang sangat terasa.  Medan tempur semacam inilah yang dihadapi oleh PKS sebagai partai dakwah. Ada banyak tanya saat kita mengurai masalah ini. 
 
Bolehkah caleg PKS memberikan uang kepada masyarakat agar memilihnya? Bolehkah menyuap rakyat dengan sembako atau lembaran rupiah? Bolehkah meminta “mahar” kepada calon pemimpin daerah yang akan diusungnya? Dan lain sebagainya. 
 
Inilah yang saya namakan metamorfosa yang belum tuntas. Seiring waktu, saat usia kian bertambah, tuntasnya metamorfosa PKS adalah sebuah keniscayaan jika agenda-agenda yang selama ini dijalankan terus dilakukan secara konsisten. Publik luar menjadi yakin dengan kebhinekaan PKS dan kader tak lagi ragu dengan pilihan-pilihan strategi taktik yang sesuai syariah atau tidak. 
 
Kini, metamorfosa ini sepertinya mendekati tuntas. Pilihan PKS sebagai partai Islam yang menjadikan politik dan dakwah sebagai elan vitalnya, kian menguat. Setidaknya ini terkonfirmasi dari aksi-aksi PKS setiap kali ada bencana hadir. Ada banjir, kader PKS hadir. Ada gempa, kader PKS hadir. Ada kabut asap, kader PKS hadir. Ada Corona, kader PKS tetap hadir. 
 
Menduetkan politik dan dakwah bukan pekerjaan mudah. Tapi sejauh ini, PKS sukses melakukannya. Sudah berapa kali PKS dibuat kecewa oleh kawan politiknya? Dikhianati dan ditinggalkan. Namun itu semua tak membuat PKS berhenti melayani rakyat. Sebab itu adalah dakwah. Merangkul sebanyak mungkin orang. Membantu sebanyak mungkin manusia tanpa melihat latar belakangnya. Bahkan, itu semua dilakukan jauh sebelum pemilu. 
 
Filosofi partai dakwah yang sigap membantu rakyat ini, sejujurnya justru sangat membantu menghilangkan stigma  negatif yang dihembuskan kepada PKS. Sebab kader-kader PKS tak pernah bertanya kepada rakyat yang akan dibantu. Apa agamanya? Apa sukunya? Dan seterusnya. 
 
Fakta seorang ibu tak berjilbab bernama Sayang jadi bukti tak terbantahkan. Sang Ibu ditolong oleh kader-kader PKS Riau ketika bencana kebakaran hutan melanda daerah tersebut. Bahkan, pengakuannya itu diucapkan secara langsung dalam acara ILC di TVO One, September 2019 silam. 
 
Apakah PKS bisa menjadi dua besar di 2024? Saya termasuk pihak yang optimistis, terlebih melihat PKS yang kini sendirian oposisi, walau banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. 
 
Jika berhasil, PKS tak cuma memberikan kita pelajaran tentang bagaimana membangun daya tahan dan menawarkan pendekatan baru politik Islam. Tapi juga  memberikan bangsa ini alternatif pilihan pemimpin yang layak mengelola negeri tercinta. Insya Allah. 
 
#Milad22PKS 
#22TahunPKSBerkhidmat 
#PKSBersatuLawanCorona

22 Tahun PKS: Dua Digit, Dua Periode Oposisi, Dua Besar Di 2024?

Erwyn Kurniawan Presiden Reli Bisa jadi, ketika banyak anak muda mendeklarasikan Partai Keadilan (PK) pada 1998 silam, balon pesimism...

Selengkapnya

Pages

22 Tahun PKS: Penegasan Jati Diri Partai Dakwah

22 Tahun PKS: Dua Digit, Dua Periode Oposisi, Dua Besar Di 2024?

Opini

Komentar

Arsip